Pantau - Pemerintah memburu rasio pajak 12 persen sebagai target kebijakan fiskal yang dinilai rasional meski menghadapi tantangan struktural yang terjal dan membutuhkan pembenahan menyeluruh pada fondasi penerimaan negara.
Ilustrasi yang ditampilkan memperlihatkan petugas melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan tanpa turun di halaman Museum Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 14 Januari 2026.
Layanan Samsat tanpa turun tersebut beroperasi tujuh hari dalam seminggu untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat secara cepat dan praktis tanpa harus turun dari kendaraan.
Layanan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik.
Target 12 Persen dan Tantangan StrukturalPenulis menggambarkan bahwa mengejar rasio pajak 12 persen ibarat mendaki gunung yang terlihat dekat saat langit cerah, padahal jalurnya terjal dan licin.
Meski demikian, pendakian tersebut dinilai bukan hal yang mustahil untuk dicapai melalui langkah kebijakan yang terukur dan konsisten.
Target rasio pajak 12 persen terdengar sederhana seperti angka bulat yang rapi dalam dokumen kebijakan, namun di baliknya terdapat pekerjaan rumah struktural yang panjang.
Mengejar angka tersebut bukan sekadar soal ambisi fiskal, melainkan tentang membenahi fondasi penerimaan negara secara menyeluruh agar lebih kuat dan berkelanjutan.
Tantangan yang dihadapi antara lain basis pajak yang sempit serta tingkat kepatuhan pajak yang belum merata di berbagai sektor.
Besarnya ekonomi informal turut menjadi hambatan dalam meningkatkan rasio pajak karena banyak aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan.
Praktik penghindaran pajak yang kerap lebih kreatif daripada regulasi juga menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memperluas penerimaan negara.
Strategi Pemerintah dan Ruang FiskalMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih pendekatan yang memadukan dimensi teknokratis dan politis dengan strategi meningkatkan rasio perpajakan tanpa serta-merta menaikkan tarif pajak.
Strategi tersebut ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi, penguatan administrasi perpajakan, serta pengetatan pengawasan untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan.
Pilihan kebijakan ini dinilai rasional karena ruang fiskal Indonesia membutuhkan penguatan agar berbagai agenda pembangunan tidak tersendat.
Ketika penerimaan negara terbatas, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, program makan bergizi, hingga transisi energi akan menghadapi tekanan pembiayaan.
APBN membutuhkan ruang napas yang lebih lega agar kebijakan publik tidak berjalan setengah hati dan dapat dieksekusi secara optimal.
Data beberapa tahun terakhir menunjukkan rasio pajak Indonesia bergerak di sekitar 10 persen, yakni sebesar 10,38 persen pada 2022, 10,31 persen pada 2023, dan 10,08 persen pada 2024 sebagaimana dikutip dalam berbagai pemberitaan.
Di sisi lain, catatan OECD menyebut tax to GDP Indonesia sekitar 12 persen pada 2023 dengan definisi tertentu, meski Indonesia tetap berada di bawah rata-rata Asia Pasifik maupun negara-negara OECD.
Perbedaan metodologi penghitungan rasio pajak penting dipahami agar publik tidak terjebak pada kesan bahwa satu angka tunggal dapat menjelaskan seluruh kondisi perpajakan nasional.
Kesimpulannya, Indonesia masih tertinggal dalam rasio pajak dan memerlukan kerja struktural untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan menghindari kecenderungan menempatkan penindakan sebagai ujung tombak utama kebijakan perpajakan.
