Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar praktik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan praktik open dumping segera diakhiri dan sampah harus ditangani mulai dari hulu.
Ditemui usai aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mengatakan Presiden di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengingatkan bahwa banyak TPA di Indonesia sudah berusia 17 tahun, dengan sifat teknis usia penggunaan TPA berkisar 20 tahun.
"Kemarin di dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua TPA akan berakhir tahun 2028. Kepada bapak bupati, wali kota, selaku penanggung jawab utama dari penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Menteri LH: 35 kabupaten/kota sudah tak berstatus darurat sampah
Tidak hanya itu, lanjut dia, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong penggunaan alat pengelolaan sampah yang sesuai dengan demografi di masing-masing daerah.
"Bapak Presiden mengingatkan kepada kita apapun teknologinya, maka penanganan sampah di hulu menjadi kuncinya. Jadi tetap kepada hulu-hulu harus dilakukan penanganan," kata Menteri Hanif.
Baca juga: Menteri LH: Tingkat pengelolaan sampah melesat, naik jadi 24,95 persen
Namun, tuturnya, karena kondisi darurat sampah sudah terjadi di semua lokasi di Tanah Air, maka perlu digunakan penyelesaian cepat termasuk dengan menggunakan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Di wilayah Bekasi Raya menjadi salah satu target pembangunan PSEL bersama sembilan wilayah aglomerasi lainnya. Selain KLH bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembersihan di berbagai daerah.
"Korve kebersihan diminta oleh Bapak Presiden dilakukan terus dipimpin langsung oleh wali kota, bupati, secara terus-menerus atau paling tidak seminggu sekali, kata Bapak Presiden. Sehingga akan mendorong perubahan sikap oleh masyarakat. Jadi tentu Gerakan Nasional Indonesia ASRI tidak boleh melemah," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Mendiktisaintek dorong kampus ciptakan inovasi penanganan sampah
Ditemui usai aksi bersih sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mengatakan Presiden di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mengingatkan bahwa banyak TPA di Indonesia sudah berusia 17 tahun, dengan sifat teknis usia penggunaan TPA berkisar 20 tahun.
"Kemarin di dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua TPA akan berakhir tahun 2028. Kepada bapak bupati, wali kota, selaku penanggung jawab utama dari penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Menteri LH: 35 kabupaten/kota sudah tak berstatus darurat sampah
Tidak hanya itu, lanjut dia, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong penggunaan alat pengelolaan sampah yang sesuai dengan demografi di masing-masing daerah.
"Bapak Presiden mengingatkan kepada kita apapun teknologinya, maka penanganan sampah di hulu menjadi kuncinya. Jadi tetap kepada hulu-hulu harus dilakukan penanganan," kata Menteri Hanif.
Baca juga: Menteri LH: Tingkat pengelolaan sampah melesat, naik jadi 24,95 persen
Namun, tuturnya, karena kondisi darurat sampah sudah terjadi di semua lokasi di Tanah Air, maka perlu digunakan penyelesaian cepat termasuk dengan menggunakan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Di wilayah Bekasi Raya menjadi salah satu target pembangunan PSEL bersama sembilan wilayah aglomerasi lainnya. Selain KLH bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembersihan di berbagai daerah.
"Korve kebersihan diminta oleh Bapak Presiden dilakukan terus dipimpin langsung oleh wali kota, bupati, secara terus-menerus atau paling tidak seminggu sekali, kata Bapak Presiden. Sehingga akan mendorong perubahan sikap oleh masyarakat. Jadi tentu Gerakan Nasional Indonesia ASRI tidak boleh melemah," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Mendiktisaintek dorong kampus ciptakan inovasi penanganan sampah
