Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) menggelar “Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025” bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Kegiatan ini menandai langkah awal dari proses pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kemenbud dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan ini sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Menurutnya, akuntabilitas keuangan memiliki makna yang sangat strategis.
“Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional,” kata Menbud Fadli Zon dalam keterangan yang diterima TVRINews.com, Sabtu, 14 Februari 2026.
Fadli Zon menambahkan, Entry Meeting ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Kemenbud dan BPK RI mengenai tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan.
"Komunikasi yang terbuka dan profesional antara kedua belah pihak dapat memperlancar proses pemeriksaan dan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan tata kelola keuangan di Kementerian Kebudayaan," kata Fadli Zon.
Senada dengan Menbud, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta dalam laporan yang disampaikan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Iya menekankan, pemeriksaan oleh BPK RI adalah bagian integral dari sistem pengawasan eksternal untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Entry Meeting ini bukan hanya sekadar tahapan formal pemeriksaan, tetapi juga momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” ujar Sekjen Bambang Wibawarta.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, bersama jajaran BPK RI, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas kinerja dan respon publik yang baik.
Fathan Subchi juga menekankan pentingnya pola komunikasi yang efektif antara Kemenbud dan BPK RI guna mendukung tekad dalam mewujudkan good governance.
“Kemanfaatan anggaran harus dijalankan bersama, tidak mungkin hanya pemerintah atau BPK saja, tetapi harus ada sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga ini,” tambah Fathan Subchi.
Kementerian Kebudayaan RI pun berkomitmen untuk mendukung pemeriksaan yang independen dan objektif dengan menyediakan data dan informasi yang lengkap serta tepat waktu, dan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI guna memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
Editor: Redaktur TVRINews
