Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.
Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.
Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.
Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.
"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat.
Baca Juga
- Jawaban Purbaya soal Rumor Misbakhun & Suahasil Masuk ke Bursa Calon Bos OJK
- Purbaya Sebut Tidak Ada Nama Misbakhun dan Suahasil dalam Daftar Calon Bos OJK
- Profil Pansel Calon Pimpinan OJK: Ada Purbaya, Perry hingga Suahasil
Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.
Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.
Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.
"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.
Selain pembenahan otoritas pengawas, upaya mendongkrak transparansi ekonomi juga didorong melalui digitalisasi. Luhut menyoroti kemajuan program teknologi pemerintahan (GovTech) yang disebutnya sempat membuat pihak MSCI terkejut.
Saat ini, implementasi GovTech telah berjalan di Banyuwangi dan sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten serta di tingkat provinsi di Bali. Pemerintah menargetkan peluncuran skala nasional dapat dieksekusi pada bulan Oktober mendatang.
Luhut meramalkan perpaduan antara perbaikan simpul-simpul tata kelola, komitmen program Presiden, serta transparansi berbasis digital akan membawa prospek solid bagi perekonomian dan pasar modal ke depan.
"Jadi, market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng seperti yang kemarin-kemarin," tutup Luhut.
