Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
1. Bagaimana kronologi banjir bandang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa dampak dari berulangnya banjir bandang Tapanuli Tengah?
3. Mengapa bencana itu sampai berulang kembali?
4. Sejauh ini, bantuan apa saja yang telah diberikan kepada para penyintas bencana?
5. Pelajaran apa yang harus dipetik agar bencana serupa tak terulang kembali?
Banjir bandang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara setelah hujan deras terus turun sejak Rabu (11/2/2026) sore hingga Kamis (12/2/2025) dini hari. Tanggul dan jembatan darurat yang baru dibangun roboh lagi.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menceritakan, sehari sebelum banjir bandang menerjang, kondisi di wilayah itu panas terik dan kering. Namun, pada sore harinya, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya di Tapanuli Tengah selama berjam-jam. Hujan deras itu melanda hampir semua wilayah itu, baik di daerah pegunungan maupun di dekat pantai.
Akibatnya, debit sungai meningkat dengan cepat. Air meluap ke kawasan permukiman hingga setinggi satu meter. Tanggul darurat yang sudah dibangun kembali jebol. Ini membuat air mengalir sangat deras dari sungai. ”Aliran air juga membawa kayu-kayu. Sungai-sungai kembali dipenuhi sedimen,” kata Masinton.
Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah Leonardus J Sinaga mengatakan, banjir kali ini melanda sembilan desa dan kelurahan pada empat kecamatan, yakni Tukka, Sarudik, Pandan, dan Barus.
Meski belum ada laporan korban jiwa, bencana itu membuat sejumlah desa kembali terisolasi dan menyisakan trauma ganda bagi para penyintas. Selain itu, banjir membuat para pengungsi terpaksa harus kembali mengungsi.
”Kami mengungsi dari desa yang terisolasi dan sekarang terkena banjir lagi,” kata Martahan Sitompul, penyintas di Desa Sait Nihuta Kalangan II, Kecamatan Tukka.
Warga sangat terpukul akibat banjir susulan itu. Sampai sekarang, masyarakat masih berjibaku untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Sawah dan ladang yang rusak berat belum diperbaiki. Ladang dan kebun mereka masih terisolasi.
Desa Sait Nihuta Kalangan Dua bersama tiga desa lain, yakni Sigiring-Giring, Aek Bontar, dan Saur Manggita, terisolasi selama dua bulan sejak bencana banjir dan longsor.
Jalan sepanjang 15 kilometer yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sama sekali tak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa menjual hasil bumi berupa durian, jengkol, petai, duku, dan lainnya. Jaringan listrik juga lumpuh total ke desa-desa itu. Demikian juga distribusi elpiji. Karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan, warga meninggalkan empat desa terisolasi itu.
Bencana itu kembali berulang karena kerentanan lingkungan dan dipicu kondisi cuaca ekstrem. Dua setengah bulan pascabencana ekologi yang melanda pada November 2025, kondisi lingkungan di wilayah itu masih rusak. Area yang tersapu oleh banjir bandang masih dalam kondisi kritis.
Sebelum terjadi banjir bandang, dilaporkan terjadi perubahan cuaca tiba-tiba. Sebelumnya panas terik dan musim kering meliputi wilayah itu, lalu berganti hujan deras yang tiba-tiba turun dan merata hampir di penjuru Tapanuli Tengah.
Hujan deras yang berlangsung berjam-jam itu akhirnya meruntuhkan ketahanan lingkungan. Banjir bandang kembali tak terelakkan di tengah kondisi lingkungan yang rentan.
Pakar kebencanaan menyebut, jika melihat kondisi sekarang, bukan tidak mungkin bencana hidrometeologi dengan skala serupa dapat kembali melanda. Tidak hanya di wilayah Tapanuli Tengah, tetapi juga Sumatera atau bahkan daerah lain di Indonesia. Ini seiring kondisi Indonesia yang menghadapi ancaman siklon tropis.
Pemerintah telah membangun hunian sementara dan hunian tetap untuk para penyintas dari bencana Sumatera pada November 2025. Jumat kemarin, bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang mulai disalurkan.
Penyaluran bantuan tidak hanya di wilayah Sumut, tetapi juga Aceh dan Sumatera Barat. Bantuan perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp 15 juta dan rusak sedang Rp 30 juta per keluarga. Tahap pertama, total anggaran yang disiapkan Rp 10,8 miliar untuk Sumut, Rp 17,4 miliar untuk Sumbar, dan yang terbesar Rp 341,5 miliar untuk Aceh.
Anggaran itu untuk memperbaiki 9.884 rumah yang rusak ringan dan 7.389 rumah yang rusak sedang. Pemerintah masih akan menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk rumah lainnya yang masih tahap verifikasi. Pemerintah memberikan dana segar, sedangkan perbaikan dilakukan langsung oleh penyintas.
Dibangun juga hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk penyintas yang rumahnya mengalami rusak berat atau hanyut terbawa arus banjir. Saat ini, sejumlah daerah tengah membangun huntara dan huntap.
Bencana Sumatera terlalu mahal untuk dilewatkan tanpa menjadikannya sebagai refleksi. Penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Sumut Otniel Ketaren mengatakan, hampir 99 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeologi yang berkaitan dengan perubahan iklim. ”Bukan tidak mungkin bencana dengan skala besar bisa terjadi lagi,” kata Otniel.
Bencana Sumatera menjadi bukti kerusakan masif hutan Sumatera yang tak terbantahkan. Hutan dirusak dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit dan pertambangan. Langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan patut didukung. Namun, langkah itu harus berlanjut dengan reboisasi dan reforestasi. Jangan hanya sekadar mencabut izin.
Bencana Sumatera juga menunjukkan minimnya sistem peringatan dini, lambatnya penanganan tanggap darurat, dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera harus menjadi rujukan penting untuk menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RBP). Pemerintah sudah harus punya skenario perbaikan jalan, pembangunan jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan makanan pokok jika bencana melanda.
