Sydney Menyuarakan Keprihatinan atas Kunjungan Isaac Herzog

Rupanya keprihatinan atas kunjungan petinggi Israel masif juga di Sydney, Australia, seperti dilaporkan BBC News dalam artikel berjudul Australia police defend actions after violence at protest over Israeli president visit, oleh Lana Lamand dan Katy Watson, 10 Februari 2026. Gelombang protes itu dipicu oleh kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog, sosok yang oleh kelompok pro-Palestina dikaitkan dengan laporan Komisi Penyelidikan PBB tahun lalu sebagai salah satu pemimpin yang dinilai menghasut terjadinya genosida melalui pidato dan pernyataannya.

Unjuk rasa tersebut tidak berhenti pada pernyataan sikap. Rekaman video dari aksi di luar Balai Kota Sydney dan area sekitarnya, yang menurut penyelenggara dihadiri hingga 50.000 orang, memperlihatkan konfrontasi fisik antara aparat kepolisian dan demonstran. Aksi yang semula diwarnai pidato damai berubah tegang ketika massa menuntut hak untuk melakukan long march, sementara polisi memberlakukan pembatasan berdasarkan kewenangan “major event” yang baru diterapkan pemerintah negara bagian.

Dalam konteks global, dinamika ini juga bersinggungan dengan upaya-upaya diplomasi internasional untuk menahan eskalasi konflik. Ironisnya, di saat diplomasi regional mencoba meredakan ketegangan, resistensi akar rumput di negara-negara Barat justru semakin menguat terhadap simbol-simbol politik Israel.

Salah satu aspek paling menarik dari protes di Sydney adalah hadirnya demonstran Yahudi seperti Linda Feinberg, yang membawa poster bertuliskan “Jews say no to genocide”. Feinberg menyebut dirinya terkejut dengan keputusan Perdana Menteri Anthony Albanese mengundang Herzog, dan menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang merusak.

Fenomena ini menegaskan bahwa kritik terhadap Israel tidak identik dengan kebencian terhadap Yahudi. Di titik inilah teori cosmopolitan solidarity dari filsuf modern Jürgen Habermas menjadi relevan. Habermas menekankan pentingnya solidaritas lintas batas identitas, di mana warga dunia memandang pelanggaran kemanusiaan sebagai persoalan etis universal, bukan semata konflik antarbangsa atau agama. Kehadiran Feinberg di tengah massa pro-Palestina mencerminkan logika ini: sebuah keberpihakan pada nilai kemanusiaan, bukan pada identitas etnis atau agama tertentu.

Solidaritas semacam ini juga memperlihatkan retaknya narasi hitam-putih yang sering dilekatkan pada konflik Israel–Palestina. Di ruang publik Australia, isu ini bergerak dari sekadar konflik geopolitik menjadi perdebatan moral tentang batas legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab negara terhadap warga sipil.

Bentrok antara polisi dan demonstran memunculkan pertanyaan klasik tentang relasi negara dan warga: sejauh mana negara boleh menggunakan kekuatan atas nama keamanan. Australian National Imams Council menyebut rekaman penyeretan pria Muslim yang sedang salat sebagai sesuatu yang mengejutkan dan tidak dapat diterima. Pernyataan ini mempertegas bahwa yang dipersoalkan bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga soal penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Ketika aparat menggunakan semprotan merica dan membubarkan massa, sementara para demonstran mengklaim hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, maka negara berada dalam dilema antara menjaga ketertiban dan melindungi demokrasi. Di sinilah muncul risiko yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai securitization of dissent, yakni kecenderungan negara mengkategorikan kritik publik sebagai ancaman keamanan.

Jika pola ini berulang, maka demokrasi berpotensi mengalami erosi halus: hak berkumpul tetap ada di atas kertas, tetapi semakin sempit dalam praktik.

Tekanan tidak hanya datang dari jalanan. Anggota parlemen Partai Greens NSW, Abigail Boyd, mengaku didorong dan diseret meski telah menyatakan dirinya adalah anggota parlemen. Pengakuan ini memperluas dimensi persoalan dari isu keamanan menjadi isu akuntabilitas aparat.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan dirinya terpukul oleh insiden tersebut dan menegaskan bahwa kejadian seperti itu seharusnya tidak terjadi. Namun, di saat yang sama, ia tetap mempertahankan undangan kepada Herzog. Sikap ini mencerminkan posisi ambigu pemerintah: berusaha meredam kemarahan publik, tetapi enggan menarik langkah diplomatik yang sudah diambil.

Aksi protes lanjutan yang direncanakan di luar kantor polisi Sydney, dengan tuntutan pencabutan dakwaan terhadap demonstran dan penyelidikan terhadap aparat, menunjukkan bahwa isu ini belum selesai. Ia berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum sekaligus ujian serius bagi komitmen Australia terhadap kebebasan berekspresi.

Lebih dari sekadar soal kunjungan seorang presiden asing, gelombang protes di Sydney merefleksikan pergulatan global tentang batas kekuasaan, makna solidaritas, dan posisi moral negara-negara Barat dalam konflik Palestina–Israel. Dalam konteks ini, Australia bukan pengecualian, melainkan bagian dari lanskap dunia yang sedang mencari ulang pijakan etiknya.