JAKARTA, DISWAY.ID – Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari menyatakan dukungan pemerintah terhadap penguatan peran Asosiasi Pelaku Usaha Desa Indonesia (APUDSI) dalam mendorong kemajuan sektor perdesaan, khususnya pada aspek pemasaran dan legalitas produk.
Hal itu disampaikan Qodari dalam momentum peringatan satu tahun berdirinya APUDSI sekaligus pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) organisasi tersebut.
BACA JUGA:Arsenal Incar Dua Superstar Sekaligus! Goretzka dan Raphinha Bisa Jadi Milik The Gunners
BACA JUGA:Siap Gelar Rakernas, 37 Korwil APUDSI Gelar Gala Dinner Bertema Desa Tangguh
“Pertama tentu kita mengucap selamat ulang tahun pertama untuk APUDSI dan selamat untuk rakernasnya. Mudah-mudahan organisasi ini semakin berkembang, makin berpengaruh, makin berdampak dan semakin besar,” ujar Qodari.
Qodari menilai APUDSI memiliki posisi strategis karena bergerak pada sektor off-farm atau pasca-produksi. Selama ini, menurutnya, banyak asosiasi yang fokus membantu petani dan nelayan pada aspek produksi (on-farm). Namun, persoalan pemasaran dan akses pasar masih menjadi tantangan besar.
“Produksi tinggi tetapi kalau pemasaran tidak ada, pendapatan tidak akan meningkat. APUDSI membantu membuka akses pasar untuk produk-produk desa, ini sangat penting dan strategis,” tegasnya dalam Rakernas APUDSI, Sabtu, 14 Februari 2026.
Ia menambahkan, salah satu isu krusial yang perlu didorong adalah legalitas dan sertifikasi produk desa. Menurutnya, banyak pembeli, termasuk dari luar negeri, mensyaratkan sertifikasi, identitas produk, hingga standar operasional prosedur (SOP) tertentu.
BACA JUGA:Peringati HUT ke-1, APUDSI Gelar Rakernas 2026 Bertajuk Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa
“Kalau tidak memenuhi syarat, produk tidak akan diterima. Pelaku usaha di desa mungkin belum punya akses atau wawasan itu. Di sinilah APUDSI bisa berperan membantu,” jelas Qodari.
KSP Siap Koordinasikan Kementerian TerkaitTerkait dukungan kebijakan, Qodari memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) siap memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), terutama terkait persoalan legalitas dan pembiayaan.
“Kalau ada ide-ide dari teman-teman APUDSI yang melihat permasalahan di lapangan, nanti kita bantu koordinasikan. Soal legalitas misalnya, KSP akan identifikasi K/L terkait dan mengundang mereka untuk mencari titik temu agar prosesnya lebih mudah, lebih murah, bahkan kalau memungkinkan bisa gratis,” katanya.
Ia optimistis Presiden akan mendukung penuh penguatan sektor desa, petani, dan nelayan karena dampaknya langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
BACA JUGA:PT Pelindo Solusi Logistik Bertransformasi Jadi PT Pelindo Sinergi Lokaseva
“Separuh penduduk Indonesia tinggal di desa. Kontribusi pertanian terhadap PDB sekitar 13 persen. Kalau desa makmur, petani makmur, maka Indonesia secara keseluruhan juga akan lebih makmur,” ujarnya.
Targetkan 1 Juta Anggota- 1
- 2
- »
