JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi aparatur sipil negara, serta anggota TNI dan Polri. Dana tersebut direncanakan mulai disalurkan pada awal Ramadhan 2026 dan diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran THR telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah masih mematangkan waktu pencairan secara teknis.
“Saya belum tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Purbaya seusai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Berbeda dengan sektor swasta, pencairan THR bagi ASN, termasuk PNS, PPPK, anggota TNI-Polri, dan pensiunan, umumnya menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) menjelang Idulfitri. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya cair sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dengan asumsi tersebut, pencairan THR 2026 diperkirakan berlangsung pada 11–15 Maret 2026.
Komponen THR ASN mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta persentase tunjangan kinerja sesuai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Purbaya optimistis injeksi likuiditas di awal Ramadhan sebesar Rp 55 triliun, dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang aktivitas konsumsi pada awal 2026.
Alokasi THR sebesar Rp 55 triliun tersebut merupakan bagian dari target belanja pemerintah senilai Rp 809 triliun pada triwulan I 2026. Selain THR ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menganggarkan percepatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp 6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp 13 triliun.
Adapun stimulus ekonomi tersebut meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat, diskon transportasi, dan bantuan pangan.
Belanja awal tahun juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga 30.000 unit senilai Rp 90 triliun, serta pembangunan rumah komersial dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 20 triliun melalui kolaborasi dengan Danantara.
Secara keseluruhan, belanja negara pada awal tahun itu ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5 persen hingga 6 persen pada triwulan I 2026. Pemerintah menilai momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga sepanjang 2025 dapat berlanjut pada tahun berikutnya dengan dukungan percepatan belanja negara.
Dihubungi Sabtu (14/2/2026), Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, pada triwulan I umumnya realisasi belanja negara masih menghadapi proses administrasi, penyesuaian kebijakan, hingga lelang proyek, sehingga dampaknya terhadap perekonomian belum sepenuhnya terasa.
Menurut dia, pada awal tahun dorongan pertumbuhan ekonomi kerap bertumpu pada belanja yang bersifat rutin dan cepat cair, seperti bantuan sosial dan belanja pegawai. “Karena itu, di awal 2026 justru bantuan sosial dan belanja pegawai bisa jadi penopang utama ekonomi,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, bansos yang cair sejak awal tahun umumnya langsung dibelanjakan oleh rumah tangga penerima, sehingga perputaran uang terjadi relatif cepat di sektor ritel, pasar tradisional, transportasi, dan jasa. Efeknya terhadap aktivitas ekonomi dinilai lebih cepat dibandingkan belanja proyek yang masih dalam tahap persiapan.
Selain bansos, pembayaran THR ASN menjelang Lebaran juga dinilai berperan sebagai stimulus musiman. Setiap kali THR cair, konsumsi rumah tangga biasanya meningkat, mulai dari belanja kebutuhan pokok, pakaian, perjalanan mudik, hingga pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Momentum tersebut dinilai semakin kuat karena bertepatan dengan Ramadhan, ketika permintaan terhadap pangan, logistik, ritel, dan transportasi meningkat secara alami. Sinkronisasi pencairan bansos, THR, serta kebijakan stabilisasi harga dan subsidi tertentu dinilai dapat memperbesar dampak terhadap konsumsi.
Yusuf menambahkan, ketika belanja modal dan proyek infrastruktur belum sepenuhnya berjalan pada awal tahun, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, percepatan penyaluran bansos dan THR dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Semakin cepat uang masuk ke masyarakat, semakin besar peluang ekonomi triwulan I tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai memberi sinyal penguatan sebelum belanja negara yang lebih besar menyusul pada triwulan berikutnya,” ujarnya.
