Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai praktik perbankan syariah di Indonesia belum kompetitif dan masih rumit bagi pelaku usaha, sehingga membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan pusat keuangan syariah global.
Ia menegaskan, pusat keuangan syariah dunia saat ini justru berada di London, Hong Kong, dan Singapura, bukan di Jakarta.
“Pusat syariah bukan di Jakarta, namun ada di London, Hong Kong, Singapura. Kita ketinggalan sekali dalam hal itu,” ujar Purbaya, dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Dua Kali Lipat, BSN Luncurkan Bale Syariah
Menurut Purbaya, kondisi tersebut tidak terlepas dari praktik perbankan syariah nasional yang belum mampu bersaing dari sisi kemudahan pembiayaan, struktur produk, dan efisiensi proses. Ia menilai, skema pembiayaan syariah masih terlalu kompleks dan kurang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, khususnya sektor riil.
Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan konkret dan terintegrasi yang secara konsisten mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai kekuatan utama perekonomian nasional. Akibatnya, potensi pasar domestik yang besar belum dimanfaatkan secara optimal oleh industri keuangan syariah dalam negeri.
Purbaya menegaskan, ekonomi syariah seharusnya tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai bagian dari strategi utama ekonomi nasional yang sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital.
“Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika, tetapi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa,” kata Purbaya.
Baca Juga: Tanggapi Dana Syariah, DPR Usulkan Pelaku Disita Aset Pribadinya Lewat KUHP yang Baru
Purbaya mengakui bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global masih tertinggal jauh dibandingkan sejumlah negara lain.
Sebagai upaya membangun ekosistem keuangan syariah, pemerintah telah menerbitkan green sukuk untuk membiayai proyek-proyek nyata di dalam negeri. Instrumen tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara prinsip syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, Purbaya menilai langkah tersebut belum cukup tanpa keterlibatan aktif pelaku usaha dan komunitas ekonomi syariah dalam menyusun strategi jangka panjang yang berorientasi pasar. Ia mendorong agar dunia usaha lebih agresif mengajukan proposal dan inisiatif pengembangan sektor syariah.
“Pemerintah siap mendukung usulan atau proposal dari dunia ekonomi syariah yang menurut saya selama ini belum optimal. Kalau dioptimalkan, pasar dalam negeri akan dikuasai oleh produsen dalam negeri, kita juga bisa menguasai pasar internasional nanti secara bertahap,” ujar Purbaya.
