Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pemerintah soal penggunaan APBN.
IDXChannel - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pemerintah soal penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun.
Menurut Huda, pembayaran utang proyek yang dibangun era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sepatutnya tak dibebankan penuh oleh APBN. Sebab, ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut.
"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran utang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Huda kepada IDX Channel, Sabtu (14/2/2026).
Risiko fiskal ini yang menurut Huda juga dipertimbangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Huda bisa paham mengapa Purbaya terkesan hati-hati saat merespons isu soal APBN menanggung utang Whoosh, bahkan cenderung tak ingin uang negara dipakai membayar beban utang.
"Soal pembayaran utang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran utang whoosh ini menggunakan APBN," katanya.
Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda. Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Alasan kedua, kata Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal.
"Toh utangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," kata Huda.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN.
"Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," ujarnya. (Wahyu Dwi Anggoro)
