Indonesia akan mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pengamat militer Anton Aliabbas mengingatkan risiko besar yang dihadapi pasukan TNI.
Menurut Anton, kehadiran Prabowo dalam KTT Board of Peace (BoP) pekan depan jelas merupakan langkah krusial dalam memastikan sikap Indonesia terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
"Sejauh ini, Indonesia merupakan satu dari dua negara yang sudah menyatakan keinginan untuk mengirimkan pasukan militer yang tergabung di bawah bendera International Stabilization Force (ISF). TNI disebutkan telah menyiapkan sekitar 5.000-8.000 pasukan untuk dikirimkan ke Gaza," ujar Anton, Sabtu (14/2/2026). Baca Juga: Indonesia Hendak Kerahkan 8.000 Tentara ke Gaza, Begini Respons Hamas
Meski demikian, kata Anton, detail aturan main terkait ISF belum banyak disepakati. Merujuk pada Resolusi 2803, Pasukan ISF akan berperan dalam memastikan proses demiliterisasi termasuk pelucutan senjata dan memastikan penarikan mundur tentara Israel (IDF) dari Gaza.
"Akan tetapi, pasukan TNI yang kini sedang dipersiapkan adalah untuk menjalankan misi penjagaan perdamaian dan kemanusiaan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah prajurit yang disiapkan adalah berlatar korps zeni dan kesehatan." Karena itu, lanjut Anton, dengan hadir dalam KTT BoP, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk bernegosiasi secara langsung terkait limitasi pelibatan TNI dalam ISF. Improvisasi misi TNI dalam ISF hanya akan dapat dilaksanakan apabila Indonesia terlibat dalam pembuatan dan penyiapan aturan main perihal ISF sejak awal. "Dan ini menjadi penting guna memitigasi potensi TNI di-fait accompli saat menjalankan tugas di Gaza. Apalagi, sejauh ini, belum banyak negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan militer ke misi ISF."
Baca Juga: Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza, DPR: Kehati-hatian Harus Jadi Prinsip Utama
Anton mengingatkan, pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar. Terlebih, penempatan lokasi tugas TNI di Gaza juga memiliki nilai politis yang besar.
"Di satu sisi, TNI dapat saja dituduh berpihak pada Israel apabila bertugas di 'wilayah zona hijau', di mana tentara IDF menduduki wilayah itu secara efektif. Di sisi lain, TNI juga dapat dituduh berpihak pada Hamas, ketika bertugas di 'wilayah zona merah', di mana perlawanan Hamas cukup kuat," ujarnya.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini menekankan, keterlibatan TNI dalam ISF juga tidak sama seperti misi pasukan perdamaian yang telah dilakukan. Selama ini, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian selalu di bawah bendera PBB. Anton menambahkan, mengingat ISF tidak mendapat mandat dari PBB dan misi yang dijalankan juga mempunyai perbedaan dengan yang selama ini dijalankan, tentunya keterlibatan ini akan membawa eksposur dan pengalaman baru bagi prajurit TNI, mulai dari pelatihan sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan tugas di Gaza.
"Oleh karena itu, memastikan TNI tidak terlibat dalam proses demiliterisasi menjadi kunci. Keberpihakan Indonesia seyogianya tetap harus dijaga pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang ada di Gaza."
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah Indonesia berencana akan mengirimkan kurang lebih 8 ribu personel TNI menjadi pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. "Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8 ribu," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo mengatakan bahwa saat ini masih bersifat penyiapan pasukan jika sewaktu-waktu dicapai kesepakatan untuk dilakukan pengiriman pasukan. Dirinya juga memastikan belum ada titik di mana pasukan perdamaian akan ditempatkan.
"Belum. Kita baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen Itu akan kita lakukan," ujarnya.
Prasetyo menegaskan komitmen Indonesia yang akan terus membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. "Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza, makanya kemudian kita, Indonesia beserta dengan tujuh negara muslim yang lain, memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut setidaknya kita berharap akan mengurangi mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," tandasnya.
Original Article
