FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat, 13 Februari 2026, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Kegiatan ini bertujuan menyusun strategi konkret untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan-Idulfitri serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Harian TPID dan TP2DD, Jufri Rahman, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Sulsel.
“Kami mengapresiasi upaya kabupaten/kota yang telah menindaklanjuti arahan Gubernur melalui koordinasi dan berbagai kegiatan intervensi atas ketersediaan pasokan dan harga di berbagai daerah,” jelas Jufri Rahman.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pasca HLM TPID pada 3 Desember 2025, beberapa daerah telah melakukan tindakan nyata untuk mendukung stabilisasi harga. Sementara itu, terkait TP2DD, hingga 16 Mei 2025, seluruh TP2DD di 24 kabupaten/kota serta Bank Sulselbar telah menyampaikan Laporan Championship 2025 secara tepat waktu dan menuntaskan pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada Januari 2026.
Prestasi dan Tantangan DigitalisasiSulawesi Selatan berhasil meraih Juara 1 TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut (2022-2025). Prestasi ini didukung oleh capaian daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Luwu pada berbagai kategori di tingkat wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.
Kendati demikian, Jufri Rahman menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya frekuensi pelaksanaan HLM di tingkat kabupaten/kota, kurang optimalnya dokumentasi kegiatan koordinasi, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di OPD yang masih terbatas.
“Forum ini juga membahas penguatan kelembagaan TP2DD, pembaruan roadmap P2DD, regulasi ETPD, dan penunjukan person in charge digitalisasi di sektor potensial seperti parkir, pasar, air minum, dan pariwisata,” bebernya.
Data Inflasi dan Harapan Ke DepanBerdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026, Sulawesi Selatan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas ikan segar. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 4,11 persen, terutama didorong oleh penyesuaian tarif listrik setelah normalisasi kebijakan pascapemberian diskon tarif listrik tahun sebelumnya.
Jufri Rahman berharap rekomendasi efektif dapat dirumuskan dalam HLM untuk pengendalian inflasi selama HBKN Ramadan-Idulfitri 2026, baik dari sisi hulu, antara, maupun hilir. Ia juga meminta dinas provinsi serta bupati dan wali kota menjelaskan strategi teknis pengendalian harga dalam rapat tersebut.
Sekretaris Daerah Sulsel berharap arahan strategis dari Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan stabilitas harga, percepatan digitalisasi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan kondisi inflasi terkini, risiko inflasi ke depan, serta rekomendasi intervensi stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri. Ia juga menyampaikan perkembangan Indeks ETPD serta pendalaman isu terkait tantangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. (*/)
