Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh. Sebagai langkah nyata, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulan sebesar Rp112 miliar untuk warga di Kabupaten Aceh Tamiang.
Prosesi penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Sumatra, Tito Karnavian, di halaman kantor Bupati Aceh Tamiang. Bantuan ini ditujukan bagi lebih dari 5.000 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana.
Menteri Tito Karnavian menjelaskan bahwa besaran bantuan yang diterima warga disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
- Rusak Ringan: Mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta.
- Rusak Sedang: Mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta.
- Rusak Berat: Dibantu pembangunan hunian baru dengan anggaran Rp60 juta per unit.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Pendataan Rumah Rusak
Selain Aceh Tamiang, pemerintah juga mengucurkan dana stimulan bagi wilayah terdampak lainnya di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Tengah, bantuan sebesar Rp32,17 miliar disalurkan kepada 1.680 KK. Rinciannya mencakup 465 unit rumah rusak sedang yang masing-masing menerima Rp30 juta, serta 1.215 unit rusak ringan dengan bantuan Rp15 juta per unit.
Sementara itu, di Kota Lhokseumawe, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menyerahkan bantuan stimulan sebesar Rp35,685 miliar secara simbolis. Dana ini diharapkan dapat mempercepat masyarakat untuk kembali menempati hunian yang aman dan layak.
Seluruh dana bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat oleh pemerintah. Kepala BNPB menekankan bahwa bantuan ini diberikan berdasarkan data by name by address yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh pejabat daerah setempat, termasuk Kapolres dan Kajari.
Terkait wilayah yang belum menerima bantuan, pemerintah menjelaskan bahwa proses verifikasi data masih terus berjalan. Dari 49 kabupaten/kota yang mengajukan, baru 25 daerah yang disetujui bantuannya pada tahap ini.
