Perbandingan Respons Terhadap Gerakan Separatis: Rusia, Spanyol, dan Indonesia

Serangan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok separatis masih menjadi tantangan keamanan di berbagai kawasan dunia. Data Global Terrorism Index 2025 menunjukkan bahwa konflik non-state actor dan separatisme tetap menjadi salah satu pendorong utama kekerasan politik di sejumlah negara (Institute for Economics & Peace, 2025).

Respons negara-negara terhadap ancaman ini berbeda-beda, mulai dari pendekatan militer keras, pengetatan hukum, hingga dialog politik dan reintegrasi sosial. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa contoh tindakan yang diambil oleh beberapa negara di berbagai belahan dunia terkait hal ini.

Rusia menghadapi konflik separatis di Chechnya sejak 1990-an, yang memuncak dalam Perang Chechnya Kedua pada 1999. Pemerintah Rusia menerapkan operasi militer besar dan memperluas undang-undang antiterorisme untuk memperkuat kontrol keamanan domestik. Human Rights Watch mencatat bahwa kebijakan tersebut diiringi dengan pembatasan kebebasan sipil dan penguatan patroli keamanan di wilayah Kaukasus Utara (Human Rights Watch, 2023).

Pendekatan ini menekankan stabilitas nasional dan integritas teritorial sebagai prioritas utama, meskipun kerap menuai kritik internasional terkait isu HAM. Namun demikian, stabilitas keamanan yang berangsur-angsur kembali dan faktor kepercayaan terhadap negara yang hadir dalam pengamanan wilayah membuat pendekatan ini populer di publik dalam negeri Rusia.

Spanyol menghadapi kelompok separatis Basque ETA (Euskadi Ta Askatasuna) selama beberapa dekade. Pemerintah mengandalkan undang-undang antiterorisme yang kuat, kerja sama lintas negara dengan Prancis, serta pelarangan organisasi politik yang terafiliasi dengan ETA.

Menurut laporan BBC (2018), ETA secara resmi membubarkan diri pada 2018 setelah proses panjang penegakan hukum dan tekanan politik. Selain pendekatan keamanan, pemerintah Spanyol juga mendorong dialog dan reintegrasi mantan anggota sebagai bagian dari normalisasi politik di kawasan Basque.

Di Filipina, kelompok Abu Sayyaf telah lama menjadi ancaman, terutama di Mindanao. Pemerintah Filipina menerapkan operasi militer terpadu dan bahkan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pelatihan kontra-terorisme.

Straits Times (2024) melaporkan bahwa Filipina juga memperkuat segi peraturan perundangan melalui Anti-Terrorism Act untuk memperluas kewenangan negara dalam mencegah pendanaan dan propaganda kelompok ekstremis. Di sisi lain, pemerintah menjalankan inisiatif dialog lokal dan reintegrasi eks-kombatan di wilayah tertentu.

Nigeria menghadapi kelompok Boko Haram yang sering menyerang warga sipil di wilayah utara. Pemerintah Nigeria membentuk kerja sama regional melalui Multinational Joint Task Force (MNJTF) bersama negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan langsung seperti Chad, Niger, dan Kamerun.

Menurut laporan Africanews (2024), Nigeria juga menjalankan program deradikalisasi dan rehabilitasi mantan anggota untuk mengurangi siklus kekerasan. Pendekatan ini mengombinasikan kekuatan militer dengan program sosial jangka panjang. Namun demikian, hingga saat ini ancaman dari Boko Haram masih mengintai, dan bahkan sering terjadi serangan kepada warga sipil yang dianggap berada di pihak pemerintah Nigeria. Bahkan terjadi serangan yang menyebabkan 200 korban jiwa di negara bagian Kwara, pada tanggal 9 Februari 2026 yang lalu. Hal ini tentu akan semakin memperpanjang konflik antara pemerintah dan pihak Boko Haram, yang menyebabkan kesepakatan perdamaian atau rekonsiliasi akan semakin sulit dicapai.

Indonesia menghadapi dinamika konflik separatis di Papua. Pemerintah menerapkan operasi keamanan melalui TNI-Polri, serta kebijakan Otonomi Khusus yang pertama kali diberlakukan pada 2001 dan diperbarui pada 2021.

Dikutip dari The Conversation (2023), pendekatan Indonesia menggabungkan operasi keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi, termasuk peningkatan dana transfer pusat dan proyek infrastruktur strategis. Namun, sejumlah analis menilai efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh persoalan tata kelola dan distribusi kesejahteraan. Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi di Papua sudah sangat kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang bertahap dan terukur untuk dapat mencapai rekonsiliasi. Namun demikian, sebagian pihak juga tetap menganggap perlunya pengamanan militer yang lebih intensif, terlebih jika terdapat warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban.

Secara umum, terdapat tiga pola utama kebijakan negara dalam menghadapi serangan separatis terhadap warga sipil.

Pertama, pendekatan militeristik dan keamanan maksimal seperti yang diterapkan oleh Rusia, dan Nigeria; seperti yang dapat dilihat, hasil dari pendekatan ini dapat berhasil dalam mengembalikan stabilitas negara seperti contoh di Rusia, akan tetapi juga justru dapat mengurangi wibawa negara jika kurang sukses dalam pelaksanaanya seperti contoh di Nigeria.

Pola kebijakan kedua adalah penegakan hukum ketat yang disertai diplomasi politik seperti yang dilakukan oleh Spanyol dan Filipina; meski dalam kasus Filipina, konflik bersenjata yang intens juga harus dilalui dan merugikan semua pihak.

Ketiga, pendekatan campuran keamanan dan pembangunan sosial yang dilakukan oleh Indonesia. Hasil dari pola kebijakan ini masih diperdebatkan, mengingat masih terdapat kontak senjata antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa Indonesia telah berada di jalan yang tepat dan dapat mewujudkan stabilitas kawasan di masa yang akan datang di Papua, mengingat Laporan Global Terrorism Index 2025 menegaskan bahwa strategi paling efektif bukan hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola, pembangunan ekonomi inklusif, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Institute for Economics & Peace, 2025).

Perbandingan global menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam menangani serangan separatis, apalagi yang merugikan dan menimbulkan korban warga sipil. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan antara keamanan, legitimasi politik, dan keadilan sosial. Negara yang mampu mengombinasikan penegakan hukum tegas dengan rekonsiliasi sosial cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meredam konflik jangka panjang.