Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk langsung bertolak ke China apabila pemerintah memutuskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan intensif pemerintah mengenai skema pelunasan kewajiban proyek strategis nasional tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jumat (13/2), Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai penggunaan APBN untuk membayar cicilan utang proyek tersebut. Ia mengaku masih menunggu perkembangan hasil negosiasi teknis dengan pihak pemberi pinjaman dari China.
“Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratannya. Kalau saya yang bayar, saya akan ke China sendiri. Tapi saya belum tahu finalnya seperti apa, nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pembahasan terkait skema pembayaran utang Whoosh terus berkembang. Ia menyebut dirinya pernah dilibatkan dalam proses pembahasan sebelumnya, namun untuk perkembangan terakhir masih menunggu laporan resmi dari pihak terkait.
Purbaya menyebut negosiasi teknis kini dipimpin oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mendapat mandat untuk mengoordinasikan pembicaraan dengan pihak kreditur. Ia memastikan akan segera mengambil langkah eksekusi apabila Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan keputusan resmi.
“Begitu diputuskan presiden, saya akan eksekusi. Saya akan bereskan supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi terakhir,” tegasnya.
Proyek Whoosh sendiri memiliki nilai investasi sekitar USD 7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD 1,21 miliar. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan kontribusi modal dari konsorsium Indonesia dan mitra China.
Secara struktur pembiayaan, beban cicilan utang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan fiskal dan ruang belanja negara di tengah berbagai prioritas pembangunan lainnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut, termasuk kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, proyek kereta cepat memiliki nilai strategis jangka panjang dalam mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi kawasan, serta transfer teknologi.
Menanggapi kekhawatiran publik soal dampak terhadap defisit anggaran, Purbaya memastikan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan tersebut dapat dilakukan tanpa melampaui batas defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“APBN kita cukup untuk itu tanpa melewati 3 persen. Atau kita bisa lakukan penghematan di pos lain yang kurang efisien,” katanya.
Ia menambahkan, disiplin fiskal tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Jika skema pembayaran melalui APBN dipilih, pemerintah akan melakukan penyesuaian belanja agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor.
Purbaya sendiri menekankan bahwa pemerintah akan terus bernegosiasi untuk mendapatkan skema terbaik. Ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tenor pinjaman atau restrukturisasi tertentu, tergantung hasil pembicaraan dengan pihak China.
“Kita lihat syarat-syaratnya seperti apa. Semua harus dihitung dengan cermat supaya tidak membebani APBN secara berlebihan,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah masih menunggu finalisasi pembahasan internal sebelum mengumumkan keputusan resmi. Purbaya memastikan bahwa setiap langkah akan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan ekonomi makro yang komprehensif.
Dengan berbagai dinamika tersebut, publik kini menanti kepastian skema pembayaran utang Whoosh dan langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab proyek strategis dan kesehatan fiskal nasional.
