JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengirim pasukan perdamaian dari TNI ke Gaza usai Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace (BOP) besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Meski begitu, belum diketahui kapan pasukan ini akan dikirimkan meski Mabes TNI telah menyiapkan prajuritnya.
Terlepas dari itu, wacana pengiriman ini memicu tanggapan dari sejumlah pihak.
Baca juga: Kemlu RI Tegaskan Batasan TNI di Gaza, Tegas Tolak Relokasi Paksa Warga Palestina
Mereka mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, memastikan misi itu benar-benar demi kepentingan kemanusiaan dan tidak menyeret Indonesia dalam kepentingan politik pihak tertentu.
MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dalam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat dan Israel saat mengirimkan prajurit TNI ke Gaza.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim khawatir, tentara yang dikirim akan bergabung pada misi stabilisasi, bukan pada misi perdamaian.
"Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza," kata Sudarnoto, dikutip dari laman MUI, Sabtu (14/2/2026).
Sudarnoto berpendapat, pengiriman dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) biasanya di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan fokus stabilisasi wilayah pascakonflik.
Baca juga: Kemlu Jelaskan Dasar Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza dalam Misi ISF
Oleh karena itu, menurut dia, misi ISF kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.
Terlebih, ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukanlah solusi berkeadilan untuk Palestina.
