CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza sepenuhnya berada di bawah kendali nasional dan tidak akan terlibat dalam operasi tempur.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di Jakarta, Sabtu (14/2), Kemlu menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dijalankan berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025), prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional yang berlaku.
“Tidak dihadapkan pada pihak manapun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis pernyataan Kemlu.
Kemlu menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia di ISF bersifat terbatas dan spesifik. Seluruh penugasan mengacu pada ketentuan khusus atau national caveats yang tegas dan mengikat, sebagaimana ditetapkan Pemerintah Indonesia serta disepakati bersama ISF.
Partisipasi Indonesia ditegaskan bersifat non-combat dan non-demiliterisasi. Artinya, kehadiran Indonesia bukan untuk menjalankan misi tempur maupun upaya demiliterisasi di wilayah tersebut.
“Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” kata Kemlu, dikutip dari ANTARA.
Dengan mandat tersebut, kontribusi Indonesia diarahkan pada stabilisasi sipil dan penguatan institusi lokal, bukan pada operasi militer ofensif.
Kemlu juga menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh personel Indonesia sangat dibatasi. Tindakan tersebut hanya diperbolehkan dalam rangka membela diri dan mempertahankan mandat.
Penggunaan kekuatan pun harus dilakukan secara proporsional, bertahap, dan menjadi langkah terakhir, serta sepenuhnya mematuhi hukum internasional dan Rules of Engagement yang berlaku.
Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap konsisten pada prinsip perdamaian dan perlindungan warga sipil.
Area penugasan personel Indonesia dibatasi secara khusus hanya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Selain itu, penempatan personel hanya dapat dilakukan atas persetujuan otoritas Palestina.
Persetujuan tersebut menjadi prasyarat mendasar sebelum kehadiran personel Indonesia direalisasikan.
Indonesia juga secara konsisten menolak segala bentuk perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.
Berlandaskan pada penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina, Indonesia menyatakan kehadirannya dalam ISF dapat diakhiri kapan saja jika dinilai tidak sejalan dengan kebijakan nasional.
“Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” ucap pernyataan Kemlu.
Kemlu kembali menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.
“Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,” kata Kemlu.
Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza tetap berada dalam koridor kemanusiaan, menjaga prinsip bebas-aktif, serta tidak keluar dari komitmen diplomasi damai yang selama ini dipegang teguh.
