KUPANG, KOMPAS - Kasus bunuh diri anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menguak buruknya data kemiskinan di daerah itu. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengancam akan memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi data kemiskinan termasuk pihak penerima.
Sebagaimana siaran pers Humas Pemprov NTT yang diterima Kompas pada Minggu (15/2/2026), Melki, sapaan Melkiades, sedang mengecek kemungkinan oknum-oknum yang secara sengaja memanipulasi data kemiskinan. Ia menengarai ada kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu dalam pemalsuan itu.
"Kita harus tindak tegas setiap orang yang sengaja bermain-main dengan data kemiskinan ini. Jangan ada lagi yang bermain data kemiskinan yang akhirnya membuat program bantuan-bantuan sosial menjadi bermasalah dan tidak tepat sasaran,” kata Melki.
Tak hanya petugas, pihaknya juga akan menindak masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi namun secara sengaja menerima dan menikmati bantuan sosial. Penerima bantuan ini diduga bekerja sama dengan oknum yang memanipulasi data kemiskinan.
Dalam catatan Kompas, korban bunuh diri itu diduga haus kasih sayang orangtua. Sebelum bunuh diri, ia sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Namun, ibunya tidak punya uang. Ibunya adalah janda dengan lima anak. Ia petani dan buruh serabutan.
Korban bunuh diri tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun. Mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah kebun, dan tergolong warga miskin ekstrem. Namun, keluarga itu belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Tak hanya itu, korban terdaftar sebagai penerima beasiswa Program Indonesia Pintar. Dana sudah masuk ke rekening miliknya namun secara sepihak dibatalkan oleh petugas BRI Cabang Bajawa. Pembatalan itu dengan alasan administrasi kependudukan orangtua. Pembatalan itu diduga melanggar ketentuan teknis.
Sejumlah warga yang dihubungi secara terpisah menuturkan, banyak masyarakat miskin di sekitar mereka belum terdata. Padahal secara kasat mata, terlihat jelas oleh pengurus RT setempat. Diduga ada permainan dari level RT, lurah atau kepala desa hingga jenjang yang lebih tinggi.
"Pengurus RT akomodir keluarga dan orang dekatnya saja. Bahkan ada yang punya kendaraan, juga dapat bantuan. RT sangat berkuasa untuk menentukan hal begini. Mereka itu yang harus diproses lebih dulu," kata Fian (39), warga Kota Kupang.
Bastian (28), warga di Kabupaten Timor Tengah Utara juga menuturkan, banyak warga miskin tidak mendapatkan bantuan. Akibatnya, mereka merantau ke Kalimantan maupun ke Malaysia melalui jalur non-prosedural.
Menurut dia, pengurus RT dan desa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas data kemiskinan yang tidak akurat dan terindikasi manipulatif. "Selama ini masyarakat mau protes tetapi tidak berani," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Centrum Insiatif Rakyat Mandiri (Cirma) John Mangu Ladjar menilai, pernyataan Melki mengenai pentingnya kejujuran dan akurasi data kemiskinan sebagai momentum strategis untuk memperbaiki fondasi pembangunan sosial di NTT. Data kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi dasar moral dan kebijakan dalam menentukan siapa yang harus dilindungi dan diprioritaskan.
Sejak akhir 2024 hingga awal 2025, John bersama tim mulai mengembangkan pendekatan eradikasi kemiskinan berbasis perspektif kerentanan sosial dan keadilan iklim. Mereka menggunakan model Community Verified Poverty Data (CVPD) pada 30 desa di Pulau Barat.
"Pendekatan ini dikembangkan dari realitas bahwa kemiskinan di NTT tidak hanya terkait pendapatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kerentanan iklim, keterbatasan akses air produksi, ketidakstabilan penghidupan pertanian lahan kering, serta tekanan sosial ekonomi rumah tangga perdesaan," katanya.
CVPD menggabungkan data administratif formal dengan verifikasi sosial berbasis komunitas untuk memastikan bahwa kondisi nyata rumah tangga tercermin secara akurat, dinamis, dan kontekstual. Mereka menggunakan aplikasi data collection real time yang bisa diverifikasi dan divalidasi oleh pihak manapun, kapan pun.
Hingga saat ini, Cirma telah memverifikasi secara langsung 3.294 kepala keluarga petani kecil miskin dan miskin ekstrem. "Kami rekam menggunakan titik koordinat dan dilengkapi dengan foto rumah dan foto orang tersebut serta kondisi sekitarnya. Ketika sistem data dibuka, langsung terlihat jelas," kata John.
