Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mengkaji penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah, termasuk timah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk mendorong hilirisasi dan memperkuat perekonomian domestik.
Dalam keterangannya pada Minggu (15/2/2026), Bahlil menyebutkan bahwa Indonesia telah mulai melarang ekspor bauksit tahun lalu, dan kini beberapa komoditas lain juga akan dipertimbangkan untuk kebijakan serupa.
"Kita sudah melarang ekspor bauksit tahun lalu, dan sekarang kami sedang mempertimbangkan kebijakan serupa untuk komoditas lainnya, termasuk timah," ujarnya.
Bahlil memaparkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019 telah membuahkan hasil yang luar biasa. Ekspor nikel Indonesia melonjak tajam, dengan nilai ekspor pada 2024 tercatat mencapai US$ 34 miliar, atau 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode 2018-2019 yang hanya sebesar US$ 3,3 miliar.
"Pelarangan ekspor nikel ini telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi kita. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Bahlil.
Bahlil mengimbau pelaku usaha untuk membangun fasilitas hilirisasi di dalam negeri, sehingga komoditas mineral Indonesia dapat diproses lebih lanjut dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas ini dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri, bukan hanya diekspor sebagai bahan mentah,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional untuk 2026. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp 618 triliun, proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak. Bahlil menegaskan bahwa produk-produk hilirisasi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor.
Bahlil juga mendorong sektor perbankan untuk berperan aktif dalam mendanai proyek-proyek hilirisasi. Ia menekankan bahwa produk-produk hasil hilirisasi harus bisa menggantikan impor dan menciptakan pasar dalam negeri yang kuat.
"Ini adalah kesempatan besar bagi sektor perbankan untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Jangan biarkan pihak luar yang menguasai nilai tambahnya," tambah Bahlil.
Hilirisasi diprediksi akan mendatangkan investasi hingga US$ 618 miliar pada 2040, dengan subsektor mineral dan batubara menyumbang sebagian besar nilai tersebut, yakni US$ 498,4 miliar. Selain itu, sektor hilirisasi juga diperkirakan mampu menghasilkan ekspor senilai US$ 857,9 miliar, meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, dan menciptakan lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan.
Dengan komitmen untuk mengembangkan hilirisasi, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menciptakan lebih banyak nilai tambah domestik, dan membuka peluang investasi yang luas di berbagai sektor strategis. Hal ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.
Editor: Redaktur TVRINews
