Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pembahasan Pemilihan Presiden 2029 masih terlalu jauh.
Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah kerja nyata untuk rakyat, bukan wacana elektoral maupun hasil survei.
“Ya yang penting sekarang kerja untuk rakyat dulu. Pemilu masih jauh. Kita lihat apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah yang harus bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis. Itu pukulan kemanusiaan kita, tamparan buat kita semuanya,” ujar Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).
Hasto menilai demokrasi tidak seharusnya direduksi hanya pada perbincangan soal pemilu dan kontestasi kekuasaan semata.
“Jadi jangan dibawa demokrasi elektoral ini, lalu setiap hari hanya berbicara tentang election. Lebih baik kita bicara demokrasi substansial, demokrasi untuk rakyat,” kata Hasto.
Ia menekankan peran partai politik untuk turun langsung ke masyarakat dan terlibat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat.
“Partai juga harus bergerak turun ke bawah untuk ikut mengatasi masalah-masalah itu ya,” ungkap dia.
Terkait sejumlah survei politik yang dilakukan akhir-akhir ini, Hasto menyebut survei sejatinya hanya merupakan alat untuk mengukur persepsi publik, bukan penentu kebenaran politik.
“Ya tentang survei ya. Survei ini kan alat untuk mengukur persepsi rakyat. Tetapi apakah sistem politik kita itu memang menjadi representasi bagi hadirnya suara-suara kebenaran? Maka survei baru bisa dijadikan alat apabila pers-nya itu bebas, menjadi kekuatan check and balances,” jelas Hasto.
Menurutnya, survei harus diletakkan dalam konteks sistem politik yang sehat, dengan adanya keseimbangan kekuasaan dan etika antar lembaga negara.
“Kemudian ada kekuatan efektif penyeimbang yang ada di parlemen. Karena power tends to corrupt, maka ada pembagian kekuasaan. Ada etika-etika tidak boleh intervensi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Partai politik melakukan pendidikan politik,” ungkapnya.
Hasto juga mengingatkan dalam praktiknya, survei kerap dijadikan legitimasi kekuasaan semata.
“Sehingga di banyak negara, survei itu dijadikan sebagai alat dogmatisme kekuasaan. Di mana hegemoni kekuasaan itu sering dibangun dengan menggunakan pembenaran itu dari survei. Sehingga survei yang bersifat kuantitatif, itu harus dipadukan juga dengan kualitatif,” kata Hasto.
Ia mencontohkan pengukuran kemiskinan yang tidak bisa hanya dilihat dari data statistik.
“Misalnya untuk mengukur kemiskinan. Itu bukan hanya diukur dari angka-angka statistik, tapi untuk melihat kemiskinan faktual,” ujar Hasto.
“Bagaimana seseorang mendapatkan akses pendidikan? Apakah ada kehidupan yang layak secara kemanusiaan? Apakah fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara? Itu aspek-aspek kualitatif yang harus dilihat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP memegang prinsip kerja langsung di tengah rakyat.
“Jadi bagi PDI Perjuangan yang penting kerja ke bawah. Turun memperkuat rakyat dan kemudian agar rakyat punya kesadaran untuk menentukan partai mana yang betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka,” tutur dia.
Ia menambahkan, partai akan dinilai dari keberpihakannya saat rakyat menghadapi kesulitan.
“Partai-partai mana yang turun ketika ada bencana, partai-partai mana yang kemudian mampu melakukan pelembagaan sehingga skala kepala daerahnya itu juga mengukir prestasi bagi kepentingan kemajuan rakyat di wilayah yang dipimpinnya,” ujar Hasto.
“Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan. Jadi kami tidak pernah menggunakan survei itu sebagai alat untuk membangun bandwagon effect, efek ikut pemenang. Tapi survei itu sebagai suatu instrumen di dalam mengukur setiap persepsi dari rakyat,” tambah dia.
