Setelah seluruh Pulau Hainan resmi diberlakukan kebijakan “penutupan kepabeanan” sebagai bagian dari proyek Pelabuhan Perdagangan Bebas, berbagai persoalan seperti perebutan lahan, pengangguran, dan kenaikan harga barang memicu meningkatnya konflik antara pemerintah dan warga.
Insiden terbaru terjadi di Desa Daya, Kabupaten Lingao, Hainan, di mana bentrokan sengit antara aparat dan masyarakat pecah. Sejumlah pakar menilai proyek Hainan pada akhirnya berpotensi bernasib sama seperti Kawasan Baru Xiong’an—berakhir sebagai proyek mangkrak.
EtIndonesia. Pada 1 Februari, warga Desa Daya memprotes di depan kantor komite desa. Mereka menyatakan ketidakpuasan atas praktik pembongkaran paksa yang telah berlangsung lama, dugaan korupsi, serta ketidakadilan dalam proses pemilihan tingkat desa. Warga juga menghadang kendaraan pemerintah sebagai bentuk aksi protes. Aparat kepolisian dalam jumlah besar bersama pejabat pemerintah kemudian dikerahkan ke lokasi untuk membubarkan massa.
Rekaman video dari lokasi menunjukkan aparat polisi anti huru-hara menggunakan tameng, tongkat, serta semprotan merica untuk memukul mundur warga. Sementara itu, sebagian warga membalas dengan melempar batu dan pecahan bata. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.
Pada 12 Februari, sejumlah warga mengatakan kepada media bahwa akar konflik terletak pada sengketa lahan. Sejak Desember tahun lalu, ketika kebijakan penutupan kepabeanan di seluruh Pulau Hainan mulai diberlakukan sebagai bagian dari proyek Pelabuhan Perdagangan Bebas, perusahaan-perusahaan dari luar daerah bersama aparat pemerintah disebut melakukan pengambilalihan lahan secara paksa, menandatangani kontrak yang dianggap tidak adil, serta melaksanakan pembongkaran tanpa persetujuan yang memadai. Kondisi ini memicu akumulasi ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Warga juga mengungkapkan bahwa banyak keluarga kehilangan rumah dan lahan pertanian mereka. Sementara itu, janji-janji kebijakan kesejahteraan yang disampaikan pemerintah belum terealisasi. Ditambah lagi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan meningkatnya biaya hidup, kondisi ekonomi masyarakat semakin tertekan.
Menurut warga, persoalan lahan telah menyentuh batas toleransi masyarakat. Mereka khawatir situasi ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar di masa mendatang.
Ekonom Amerika Serikat, Li Hengqing, menyatakan bahwa sikap pemerintah saat ini sangat keras. Menurutnya, jika terjadi perbedaan pendapat, respons yang muncul cenderung represif. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya memiliki dua pilihan: menerima keadaan tanpa perlawanan atau bangkit melawan seperti yang terjadi di Hainan. Namun, ia menilai kondisi seperti ini justru akan semakin menyulitkan terwujudnya zona perdagangan bebas yang stabil.
Sejumlah pakar juga berpendapat bahwa tujuan jangka panjang proyek Zona Perdagangan Bebas Hainan sebenarnya adalah untuk menjadi alternatif bagi Hong Kong sebagai pusat perdagangan bebas. Namun, mereka menilai proyek tersebut berpotensi bernasib sama seperti Zona Perdagangan Bebas Shanghai dan Kawasan Baru Xiong’an, yang dinilai tidak mencapai target ambisius awalnya.
Profesor Xie Tian dari Aiken School of Business, University of South Carolina, berpendapat bahwa di bawah sistem politik yang bertekanan tinggi, dengan pembatasan arus informasi serta tidak adanya kebebasan penuh dalam pertukaran dan peredaran mata uang, ditambah lemahnya jaminan supremasi hukum, konsep zona perdagangan bebas sulit untuk diwujudkan secara nyata.
Xie Tian juga menambahkan bahwa secara geografis dan ekonomi, Shanghai sebenarnya memiliki keunggulan lebih besar dibanding Hainan. Sepuluh tahun lalu, ketika kondisi ekonomi relatif lebih baik, upaya pembangunan zona perdagangan bebas di Shanghai pun tidak berkembang sesuai harapan.
Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi yang serius saat ini, pemerintah berupaya menjadikan proyek zona perdagangan bebas sebagai “suntikan penyelamat” bagi ekonomi yang lesu. Namun, ia menilai langkah tersebut kecil kemungkinan memberikan dampak signifikan. Akibatnya, proyek Zona Perdagangan Bebas Hainan berisiko berubah menjadi proyek besar yang mangkrak, serupa dengan Kawasan Baru Xiong’an. (Jhon)
Sumber ; NTDTV.com
