Pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp 12,83 triliun untuk mendorong mobilitas dan daya beli masyarakat selama periode libur mudik Lebaran 2026.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Randy Manilet, menilai secara momentum pemerintah cukup sigap dalam merancang sekaligus mengevaluasi pemberian stimulus pada kuartal pertama, terutama karena kebijakan tersebut bertepatan dengan faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri.
“Kombinasi antara stimulus fiskal dan peningkatan konsumsi musiman diharapkan mampu mengangkat kinerja ekonomi pada awal tahun. Namun, efektivitas stimulus tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional,” kata Yusuf saat dihubungi kumparan, Minggu (15/2).
Katanya, jika dibandingkan pada kuartal pertama 2025, nilai stimulus yang direncanakan untuk periode yang sama pada 2026 disebut relatif lebih kecil. Padahal, pemerintah juga memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai pendorong pertumbuhan pada tahun lalu.
“Artinya, meskipun timing kebijakannya tepat, daya dorong stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan tidak akan sebesar tahun lalu karena skala intervensinya lebih terbatas,” lanjut Yusuf.
Ia pun menyebutkan kinerja stimulus yang ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu besaran anggaran, sasaran penerima, serta jenis stimulus yang diberikan. Apabila tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, maka stimulus yang langsung menyentuh daya beli dan konsumsi masyarakat dinilai menjadi kunci.
“Program seperti bantuan sosial, subsidi pangan, maupun insentif yang menurunkan beban pengeluaran rumah tangga akan lebih cepat memicu perputaran ekonomi,” sebut Yusuf.
Sebagai contoh, kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya dinilai cukup efektif karena terbukti menambah ruang belanja masyarakat sehingga konsumsi meningkat. Instrumen serupa disebut masih relevan untuk dipertimbangkan ke depan, terutama guna menjaga daya beli rumah tangga. Selain itu, cakupan stimulus dinilai perlu diperluas dengan tidak mengabaikan kelompok kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan kontributor besar terhadap konsumsi domestik.
“Jika kelas menengah mengalami tekanan, maka dorongan pertumbuhan ekonomi akan terbatas, meskipun bantuan untuk kelompok bawah sudah berjalan,” tutur Yusuf.
Kemudian dari sisi pengawasan, pemerintah dinilai telah memiliki pengalaman karena skema stimulus yang diberikan relatif mirip dengan tahun sebelumnya sehingga mekanisme kontrol penyaluran bantuan disebut sudah terbentuk. Meski begitu, pengawasan di luar aspek fiskal juga dianggap penting, khususnya terkait distribusi barang selama Ramadan dan Idul Fitri.
“Kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan menjadi krusial, karena lonjakan harga secara langsung menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi menahan laju konsumsi pada triwulan pertama 2026,” ungkap Yusuf.
Menambahkan Yusuf, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai paket stimulus yang diberikan tidak memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Diskon transportasi disebut bukan kebijakan baru dan sebelumnya juga telah diterapkan, tetapi indeks keyakinan konsumen tetap melemah pada kuartal II 2025.
“Namun demikian, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 akan lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, namun tidak lebih tinggi dibandingkan triwulan 4. Saya khawatir beban yang bertambah bisa membuat konsumsi masyarakat bisa tidak optimal di awal tahun ini,” ungkap Nailul.
Meski begitu, Nailul mengingatkan tambahan beban masyarakat dapat membuat konsumsi tidak optimal pada awal tahun, seperti kenaikan pajak kendaraan bermotor yang berpotensi menggerus belanja masyarakat hingga pencabutan kepesertaan BPJS PBI bagi kelompok kelas menengah.
“Artinya, beban kelas menengah semakin naik, konsumsi mereka akan semakin berkurang untuk beberapa barang. Ini semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara agregat,” sebut Nailul.
