JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan disiapkan menjadi RS internasional khusus penanganan kanker dan jantung.
Pramono mengaku, selama masa kampanye dirinya tidak banyak menjanjikan program baru. Ia memilih melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan para gubernur sebelumnya yang dinilai telah berjalan baik.
"Saya termasuk orang yang dalam kampanye kemarin enggak janji banyak-banyak. Saya mengatakan bahwa saya akan melanjutkan hal-hal baik dari semua gubernur," katanya saat memberi sambutan di acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH THamrin, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).
Baca juga: Pramono Dorong Kaum Betawi Gunakan Monas untuk Berbagai Kegiatan, Bukan Hanya Pihak Lain
Menurut dia, salah satu gagasan yang dilanjutkan adalah pengembangan RS Sumber Waras yang sebelumnya digagas mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
"Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun Rumah Sakit Internasional untuk kanker dan jantung," ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Pramono mengaku telah mengajukan proposal kepada Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan RS Sumber Waras ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menyebut, usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Mudah-mudahan segera diputuskan. Walaupun nanti belum diputuskan, saya tetap akan segera membangun Rumah Sakit Sumber Waras ini," tuturnya.
Pramono memastikan persoalan hukum terkait RS Sumber Waras telah selesai sehingga pembangunan dapat segera dilakukan.
"Namanya apa nanti kami putuskan. Tetapi persoalan hukumnya sudah selesai," imbuhnya.
Baca juga: Pramono Bakal Masukkan Muatan Lokal Budaya Betawi ke Kurikulum Sekolah di Jakarta
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Penghentian dilakukan sejak tahun 2023, karena kurangnya alat bukti untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan itu usai menerima audiensi Gubernur Jakarta Pramono Anung, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
“KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyelidikan sehingga di dalam ranah penyelidikan, KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut,” kata Bahtiar.
Di dalam pertemuan, Pramono telah meminta pendampingan KPK karena rencananya di atas lahan tersebut akan didirikan rumah sakit tipe A.
