Pantau - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, untuk menyusun strategi Indonesia menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat.
Berita ini dimuat pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 19.08 WIB dengan waktu baca 2 menit.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut membahas arah kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam perundingan ekonomi bilateral.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting," ujarnya.
Ia menjelaskan hal pertama adalah memastikan setiap posisi yang diambil Indonesia dalam perundingan ekonomi dengan negara mana pun memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional.
"Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," kata Teddy.
Presiden menginginkan setiap proses perundingan mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.
Teddy menyebut hal kedua yang ditekankan Presiden adalah agar kerja sama ekonomi yang dijalin tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memperkuat fondasi industri nasional.
Presiden juga menegaskan setiap kebijakan ekonomi harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi Indonesia.
Arahan tersebut menjadi pedoman bagi para menteri untuk merumuskan langkah strategis yang cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Presiden Prabowo dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik agreement on reciprocal trade (ART) bersama Presiden Donald Trump dan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.
Airlangga Hartarto menyatakan rincian kesepakatan tarif masih menunggu finalisasi meski tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat disebut telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen.
Pemerintah meminta publik menunggu hingga seluruh proses perundingan rampung.
