Soal Rencana Prabowo Ikut KTT BoP, Pakar Singgung Negosiasi Limitasi Pelibatan TNI di ISF

jpnn.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu menegosiasikan limitasi pelibatan TNI dalam International Stabilization Force (ISF).

Negosiasi itu bisa dilakukan saat Kepala Negara ketika hadir dalam KTT Board of Peace (BoP) yang diselenggarakan di AS, pada 19 Februari 2026.

BACA JUGA: Wacana Kehadiran Prabowo ke KTT BoP, BOI: Menyalahi Prinsip Politik Bebas Aktif

"Presiden Prabowo memiliki ruang untuk bernegosiasi secara langsung terkait limitasi pelibatan TNI dalam ISF," kata Anton melalui layanan pesan, Minggu (15/2).

Pakar hubungan internasional itu mengatakan improvisasi misi TNI selama di Gaza dapat dilaksanakan jika Indonesia terlibat dalam pembuatan dan penyiapan aturan main perihal ISF sejak awal.

BACA JUGA: AKBP Didik Putra Kuncoro Tersangka Narkoba, Peran Aipda Dianita Agustina Ketahuan

"Ini menjadi penting guna memitigasi potensi TNI di-fait accompli saat menjalankan tugas di Gaza, apalagi sejauh ini, belum banyak negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan militer ke misi ISF," katanya.

Diketahui, Indonesia telah menyatakan kesiapan mengirim 5-8 ribu pasukan militer dalam bendera ISF di bawah bendera BoP.

BACA JUGA: Soal Rencana Kehadiran Prabowo di Forum BoP, Hasto Singgung Prinsip Politik Bebas Aktif

Anton menuturkan detail aturan main terkait ISF belum banyak disepakati. Merujuk Resolusi 2803, pasukan dari organisasi itu akan berperan dalam memastikan proses demiliterisasi.

Termasuk, kata Anton, dalam misi pelucutan senjata dan memastikan penarikan mundur tentara Israel atau IDF dari Gaza.

Namun, ujar dia, pasukan TNI yang sedang dipersiapkan ialah satuan yang biasa menjalankan misi penjagaan perdamaian dan kemanusiaan seperti rehabilitasi serta rekonstruksi. 

"Hal ini dapat dilihat dari sejumlah prajurit yang disiapkan adalah berlatar korps zeni dan kesehatan," ungkap Anton.

Terlepas dari itu, dia menilai pelibatan TNI dalam ISF di bawah BoP memang memiliki risiko ketika melaksanakan misi di Gaza, Palestina.

"Jelas, pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar. Terlebih, penempatan lokasi tugas TNI di Gaza juga memiliki nilai politis yang besar," kata peraih gelar doktor dari Cranfield University, United Kingdom itu.

Dia mengatakan TNI bisa dituduh berpihak ke Israel apabila bertugas di 'wilayah hijau' tempat tugas tentara Tel Aviv.

"Ya, di sisi lain, TNI juga dapat dituduh berpihak pada Hamas, ketika bertugas di 'wilayah zona merah’, di mana perlawanan Hamas cukup kuat," ujarnya. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: