Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) resmi meluncurkan Buku Putih 2026 sebagai rekomendasi kebijakan komprehensif untuk mendukung transisi energi nasional menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Dokumen ini sekaligus menjadi rujukan strategis dalam menjaga ketahanan sistem kelistrikan di tengah ambisi penambahan pembangkit berbasis energi bersih.
Peluncuran dilakukan di Jakarta, Sabtu (14/2/2026) bertepatan dengan Musyawarah Nasional MKI. Penyusunan Buku Putih disebut selaras dengan visi Asta Cita pemerintah, khususnya rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt dengan 75 persen di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Baca juga: Optimisme di Tengah Tantangan Transisi Energi
Koordinator Dewan Pakar MKI Bambang Praptono mengatakan, transisi energi tidak boleh mengabaikan keseimbangan pasokan dan permintaan listrik nasional. Dia mengingatkan potensi krisis listrik jangka pendek jika pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tidak berjalan sesuai target.
“Buku Putih MKI menganalisis adanya potensi bottleneck pada infrastruktur jaringan serta tantangan pasokan energi primer seperti gas dan batu bara. Karena itu eksekusi proyek harus on schedule, on budget, dan on quality dengan dukungan task force yang kuat,” ujarnya.Menurut dia, percepatan pembangunan pembangkit EBT perlu diintegrasikan dengan Battery Energy Storage System (BESS), modernisasi Smart Grid, serta pembangunan Super Grid nasional guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
Di sisi lain, transformasi teknologi dinilai tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. MKI memproyeksikan penciptaan hingga 4,4 juta green jobs di sektor ketenagalistrikan pada 2030.
“Ini peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan vokasi dan industri untuk menyiapkan talenta yang mampu menopang kedaulatan energi hijau Indonesia,” kata Bambang.
Buku Putih MKI merumuskan lima fokus utama yakni perencanaan sistem, pembiayaan, regulasi, teknologi, serta penguatan SDM. Pada aspek regulasi, MKI mendorong harmonisasi aturan ketenagalistrikan serta pembentukan badan pengatur yang independen guna memperkuat tata kelola sektor energi.
MKI berharap dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam menjaga prinsip trilema energy yakni keamanan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga transisi menuju energi bersih berjalan terukur tanpa mengganggu stabilitas kelistrikan nasional.
Original Article
