Gencatan Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok: Angin Segar Ekonomi Global?

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memasuki fase de-eskalasi terbatas setelah kedua negara sepakat menurunkan sebagian tarif dalam kerangka perundingan terbaru. Meski belum menjadi solusi permanen, langkah ini memberi sinyal stabilisasi bagi perekonomian global yang sebelumnya dibayangi fragmentasi perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas ekonomi kedua negara telah menjadi salah satu faktor paling menentukan arah ekonomi global. Sejak perang dagang pertama pada 2018, kebijakan tarif resiprokal tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga memicu pergeseran rantai pasok, volatilitas pasar, serta ketidakpastian investasi di berbagai kawasan.

Dalam perundingan di Jenewa pada 2025, Washington dan Beijing menyepakati penurunan tarif selama 90 hari. Tarif AS terhadap produk Tiongkok dipangkas dari 145% menjadi sekitar 30%, sementara Tiongkok menurunkan tarif barang AS dari 125% menjadi 10% (The Washington Post, 2025).

Kesepakatan ini muncul setelah eskalasi tajam pada awal 2025 ketika pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menaikkan tarif impor sebagai bagian dari strategi proteksionisme ekonomi. Kebijakan tersebut bahkan diperluas melalui paket “Liberation Day tariffs” yang menetapkan tarif dasar 10% pada hampir semua impor untuk mengurangi defisit perdagangan AS (Office of the United States Trade Representative, 2025).

Dari perspektif ekonomi politik internasional, langkah penurunan tarif ini dapat dibaca sebagai taktik bargaining dalam rivalitas geoekonomi yang lebih luas. Banyak analis menilai de-eskalasi ini bersifat sementara—lebih menyerupai tactical pause daripada penyelesaian struktural (Al Jazeera, 2026).

Relaksasi sementara ini disambut positif oleh pasar. Bursa Asia sempat menguat setelah pengumuman, mencerminkan ekspektasi membaiknya arus perdagangan global dan berkurangnya tekanan pada rantai pasok manufaktur (Reuters, 2025).

Sebelumnya, International Monetary Fund memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan telah menekan prospek ekonomi dunia. IMF memproyeksikan pertumbuhan global sekitar 2,8% pada 2025—lebih rendah dibanding tren sebelum periode fragmentasi perdagangan (IMF, 2025).

Selain itu, berbagai studi ekonomi menunjukkan bahwa eskalasi tarif berpotensi memicu penurunan volume ekspor global dan hilangnya jutaan pekerjaan dalam skenario perang dagang berkepanjangan (World Bank, 2024). Sektor yang paling rentan mencakup elektronik, otomotif, tekstil, serta komoditas berbasis rantai pasok lintas negara.

Dengan demikian, setiap sinyal de-eskalasi—meski bersifat sementara—dipandang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional, khususnya di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi.

Meski ada jeda tarif, rivalitas struktural AS–Tiongkok masih kuat. Tiongkok tetap memperluas surplus perdagangannya hingga rekor sekitar US$1,19 triliun pada 2025 melalui diversifikasi ekspor ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara (General Administration of Customs of China, 2025). Fenomena ini memperkuat tren “China+1”, yaitu strategi perusahaan global yang memindahkan sebagian produksi ke negara ketiga tanpa sepenuhnya meninggalkan ekosistem manufaktur Tiongkok (UNCTAD, 2024). Pola ini mencerminkan upaya dunia usaha untuk mengelola risiko geopolitik sekaligus mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Bagi ekonomi global, kondisi ini menciptakan implikasi-implikasi positif, diantaranya adalah volatilitas perdagangan yang tetap tinggi akibat kebijakan tarif yang mudah berubah. Selain itu, rantai pasok berbagai komoditas yang makin terfragmentasi dapat mendorong regionalisasi produksi yang menguntungkan negara berkembang -karena berpeluang menjadi hub alternatif dalam jaringan manufaktur global. Namun demikian, fragmentasi juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya biaya logistik, duplikasi fasilitas produksi, serta potensi inefisiensi perdagangan internasional.

Bagi Indonesia, jeda perang dagang membuka peluang strategis. Realokasi rantai pasok global memberi ruang bagi peningkatan ekspor manufaktur serta masuknya investasi baru dalam skema China+1. Sektor yang berpotensi diuntungkan mencakup hilirisasi nikel, elektronik, tekstil, serta komponen otomotif. Data menunjukkan bahwa ASEAN dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi tujuan utama diversifikasi produksi perusahaan multinasional (ASEAN Secretariat, 2024). Indonesia, dengan pasar domestik besar dan agenda hilirisasi industri, memiliki posisi yang relatif kompetitif.

Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa risiko. Ketidakpastian kebijakan tarif AS dapat dengan cepat membalikkan momentum relokasi investasi. Selain itu, perlambatan ekonomi global akibat tensi geopolitik masih berpotensi menekan permintaan ekspor Indonesia. Tantangan domestik juga perlu diperhatikan, seperti kepastian regulasi, efisiensi logistik, kualitas tenaga kerja, serta konsistensi kebijakan industri. Tanpa perbaikan struktural, Indonesia berisiko hanya menjadi penerima relokasi terbatas dibanding pesaing regional seperti Vietnam atau Malaysia.

Gencatan tarif AS–Tiongkok memberikan napas lega sementara bagi ekonomi dunia dan menurunkan tekanan jangka pendek pada perdagangan global. Namun, langkah ini belum mengakhiri rivalitas struktural kedua negara yang berakar pada kompetisi teknologi, industri, dan geopolitik. Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan jendela peluang sekaligus tantangan. Jika mampu memanfaatkan momentum China+1 melalui reformasi struktural dan penguatan daya saing industri, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemenang dalam konfigurasi rantai pasok baru. Sebaliknya, tanpa kesiapan domestik, peluang tersebut dapat dengan cepat berpindah ke negara lain. Stabilitas ekonomi global ke depan akan sangat bergantung pada apakah de-eskalasi ini berkembang menjadi kesepakatan jangka panjang—atau sekadar jeda sementara dalam kompetisi strategis terbesar abad ke-21.