Bisnis.com, JAKARTA – Warga negara Inggris dan Kanada dapat mengunjungi China tanpa visa selama maksimal 30 hari mulai 17 Februari 2026 mendatang. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperlonggar aturan perjalanan internasional.
Melansir BBC, Senin (16/2/2026), Kementerian Luar Negeri China menyatakan fasilitas bebas visa ini berlaku untuk keperluan wisata, bisnis, serta kunjungan keluarga dan sahabat, dan akan diberlakukan hingg a 31 Desember 2026.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan resmi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan pelonggaran aturan perjalanan.
Starmer menilai kesepakatan ini akan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan Inggris untuk memperluas bisnis di China.
Namun, sejumlah kritikus menilai langkah pemerintah Inggris untuk mengatur ulang hubungan dengan China berisiko mengesampingkan isu hak asasi manusia dan keamanan nasional.
Dalam pengumuman resminya, Kementerian Luar Negeri China menyebut kebijakan ini akan “semakin memfasilitasi pertukaran antarwarga” antara China dan negara lain.
Baca Juga
- China Lirik Kelapa RI, Mentan: Nilai Hilirisasi Bisa Tembus 100 Kali Lipat
- 5 Perusahaan asal China Jadi Peserta Tender Waste to Energy Danantara, Cek Profilnya
- Mobil China Jetour Ungkap Strategi Genjot Penjualan di 2026
Aturan tersebut juga menyamakan perlakuan bagi pemegang paspor Inggris dan Kanada dengan sekitar 50 negara lain, termasuk Prancis, Jerman, Italia, Australia, dan Jepang.
Data Office for National Statistics menunjukkan sekitar 620.000 warga Inggris bepergian ke China sepanjang 2024, sehingga ratusan ribu orang berpotensi diuntungkan oleh kebijakan ini.
Dalam kunjungannya pada Januari, Starmer menyatakan dunia usaha Inggris “sangat membutuhkan cara untuk memperluas jejak bisnis di China”. Ia dan Xi juga sepakat memperdalam kerja sama di sektor jasa, kesehatan, teknologi hijau, dan keuangan, meski tanpa kesepakatan perdagangan bebas menyeluruh.
Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama perdana menteri Inggris ke China sejak era Theresa May pada 2018, dan menuai kritik dari sebagian oposisi.
Menjelang keberangkatan, pemerintah Inggris juga menyetujui rencana pembangunan kedutaan besar baru China di pusat London, meski mendapat penolakan karena dinilai berpotensi menimbulkan risiko keamanan.
