Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri bedah buku karya wartawan, J. Osdar, bertajuk "Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung", di Parle, Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Fadli menyampaikan kepemimpinan Prabowo merupakan manifestasi nyata dari 'politik akal sehat' yang berakar pada amanat konstitusi.
Dalam pandangannya, Fadli menilai buku tersebut berhasil memotret konsistensi pemikiran Prabowo yang telah terbangun selama puluhan tahun, bukan sekadar pencitraan politik sesaat. Ia mengaku mengenal Prabowo sejak aktif bersama di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada tahun 1993. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan Presiden hari ini merupakan eksekusi dari dialektika pemikiran panjang tersebut.
"Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah exercise atau pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri. Bagi beliau, akal sehat tidak boleh hanya berhenti di ruang diskusi atau perdebatan intelektual, tetapi harus dilaksanakan melalui jalur politik," ujar Fadli dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Lebih lanjut, Fadli menarik benang merah antara langkah Prabowo dengan tradisi intelektual para pendiri bangsa, Ia pun mencontohkan bagaimana Bung Karno dengan PNI, Bung Hatta dengan PNI Pendidikan, hingga Sutan Sjahrir dan Muhammad Natsir yang mendirikan partai politik sebagai kendaraan untuk membumikan ideologi mereka.
Fadli juga menekankan komitmen Prabowo untuk meluruskan arah ekonomi bangsa kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan strategis seperti swasembada pangan, energi, dan makan bergizi gratis dinilainya sebagai upaya mengoreksi praktik liberalisasi ekonomi yang kebablasan.
"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Itulah ideologi ekonomi strukturalis, atau ekonomi yang menempatkan National Interest First," ucap Fadli.
Fadli menjelaskan saat ini Pemerintahan Prabowo memiliki tiga pilar utama yang sedang dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, Getting institution right, atau pembenahan institusi negara agar tepat fungsi.
Kedua, Getting intervention right, atau kebijakan intervensi negara yang pas dan terukur. Ketiga, Getting coordination right, atau koordinasi lintas sektor yang efektif.
Fadli berharap hadirnya buku ini dapat menjadi ruang refleksi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan sejatinya adalah alat untuk melayani kepentingan nasional dengan ketenangan dan kedewasaan.
Sebagai informasi, acara bedah buku ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid; Anggota DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi; Rocky Gerung; dan para pegiat literasi. Acara dilanjutkan dengan bedah buku yang dimoderatori oleh Effendi Gazali. Adapun tampil sebagai pembicara, antara lain: Jimly Asshiddiqie, Aris Marsudiyanto, Suryopratomo, dan Anindya Novan Bakrie.
(akd/ega)
