Pada Februari 2026, ruang-ruang publik Indonesia menghadirkan pemandangan yang tak biasa sekaligus indah: lampion merah menyala di sudut-sudut kota, sementara spanduk menyambut Ramadan mulai terpasang di masjid dan jalan-jalan utama. Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang dirayakan warga Tionghoa berdekatan dengan awal Ramadan 1447 Hijriah—bulan suci umat Islam. Dua kalender, dua tradisi, dua ekspresi iman dan budaya, bertemu dalam satu bentang waktu yang hampir bersisian.
Bagi bangsa yang dibangun di atas fondasi kemajemukan, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan astronomis. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan sejauh mana kedewasaan kebangsaan kita bertumbuh, atau justru rapuh, di tengah perbedaan.
Imlek selama ini identik dengan pembaruan, harapan, dan kebersamaan keluarga. Ia adalah momen refleksi sekaligus optimisme, ditandai dengan sembahyang leluhur, makan bersama, serta tradisi berbagi rezeki melalui angpao. Sementara itu, Ramadan adalah bulan penempaan batin: pengendalian diri, empati kepada yang lemah, dan penguatan solidaritas sosial melalui zakat serta sedekah. Keduanya, dalam bahasa yang berbeda, berbicara tentang pembaruan moral dan penguatan relasi kemanusiaan.
Namun, ruang publik kita tak selalu steril dari gesekan. Simbol-simbol agama dan budaya kerap menjadi arena tafsir yang sensitif. Lampion di pusat perbelanjaan, dekorasi bernuansa Tionghoa di kantor pemerintahan, atau penggunaan atribut religius tertentu bisa memicu perdebatan di media sosial. Begitu pula dengan ekspresi Ramadan di ruang publik—mulai dari imbauan penyesuaian jam operasional hingga kebijakan daerah terkait aktivitas selama bulan puasa—yang kadang menimbulkan tafsir beragam.
Di sinilah kedewasaan kebangsaan diuji: apakah kita mampu memandang simbol sebagai ekspresi budaya yang sah, atau justru membacanya sebagai ancaman identitas?
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa hubungan antaragama dan antaretnis bukanlah garis lurus tanpa luka. Komunitas Tionghoa pernah mengalami pembatasan ekspresi budaya pada masa tertentu. Umat Islam sebagai mayoritas pun tidak jarang merasa identitasnya tereduksi dalam dinamika globalisasi dan komersialisasi ruang publik. Trauma kolektif dan rasa saling curiga bisa saja muncul kembali bila tidak dikelola dengan bijak.
Namun, Indonesia juga memiliki rekam jejak rekonsiliasi dan pembelajaran. Sejak Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional pada era reformasi, pengakuan terhadap ekspresi budaya Tionghoa menjadi bagian dari narasi kebangsaan yang lebih inklusif. Ramadan pun, setiap tahun, tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi momentum sosial yang melibatkan seluruh warga—termasuk mereka yang berbeda iman—dalam praktik berbagi dan solidaritas.
Kedekatan waktu antara Imlek dan Ramadan tahun ini menghadirkan peluang simbolik yang kuat. Ia mengajak kita untuk merenungkan makna “Indonesia” bukan sebagai sekadar wilayah geografis, melainkan ruang etika. Ruang di mana perbedaan tidak dihapuskan, tetapi dirawat dalam kerangka saling menghormati.
Kedewasaan kebangsaan tidak lahir dari keseragaman. Ia tumbuh dari kemampuan menahan diri—sebuah nilai yang justru diajarkan Ramadan—dan dari kesediaan membuka hati terhadap pembaruan—sebuah semangat yang diusung Imlek. Menahan diri untuk tidak mudah tersulut oleh provokasi identitas. Membuka hati untuk melihat perayaan orang lain sebagai bagian dari mozaik bersama.
Tantangan terbesar kita hari ini mungkin bukan lagi soal pengakuan formal terhadap keberagaman, melainkan pengelolaan emosi kolektif di era digital. Media sosial kerap mempercepat penyebaran sentimen, memotong konteks, dan membingkai perbedaan sebagai pertentangan. Dalam ruang yang serba cepat itu, kedewasaan sering kali kalah oleh impuls.
Karena itu, pertemuan Imlek dan Ramadan mestinya tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi dimaknai sebagai latihan kebangsaan. Pemerintah daerah dan pengelola ruang publik perlu menunjukkan sensitivitas yang adil: memberi ruang yang layak bagi ekspresi budaya Tionghoa sekaligus menghormati kekhusyukan Ramadan. Media massa dan tokoh masyarakat pun memiliki tanggung jawab memperkuat narasi kebersamaan, bukan sekadar mengejar sensasi.
Lebih dari itu, warga biasa—kita semua—memegang peran kunci. Kedewasaan kebangsaan bermula dari sikap sehari-hari: menghargai tetangga yang merayakan Imlek, menjaga lisan dan unggahan selama Ramadan, serta menahan diri dari komentar yang merendahkan keyakinan orang lain. Kebangsaan bukan hanya urusan konstitusi; ia adalah praktik etika dalam keseharian.
Dalam konteks global yang sarat konflik identitas, Indonesia kerap dipuji sebagai model pluralisme. Namun, pujian itu tidak otomatis menjamin ketahanan. Ia harus terus dirawat melalui tindakan nyata. Pertemuan dua momentum besar ini adalah pengingat bahwa harmoni tidak datang dengan sendirinya; ia diupayakan melalui kesadaran dan kedewasaan.
Pada akhirnya, Imlek dan Ramadan berbicara tentang harapan. Harapan akan tahun yang lebih baik, hati yang lebih bersih, relasi yang lebih hangat. Bila kita mampu melihat kedekatan dua perayaan ini sebagai anugerah, bukan ancaman, maka kita sedang melangkah menuju kedewasaan kebangsaan yang lebih matang.
Lampion merah dan beduk Ramadan mungkin berasal dari tradisi yang berbeda. Namun, keduanya dapat berdenting dalam irama yang sama: irama Indonesia. Di sanalah kebangsaan menemukan maknanya—bukan dalam dominasi satu identitas atas yang lain, melainkan dalam kesediaan berbagi ruang, waktu, dan harapan.
