Jakarta, VIVA – Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mumin meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menasihati tokoh-tokoh seperti Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Sunarko dan Said Didu.
Anshor menduga tokoh-tokoh itu memanfaatkan agenda reformasi Polri untuk menyuarakan perubahan kedudukan Polri tak lagi di bawah Presiden tetapi di bawah kementerian.
Menurut Anshor, Menhan Sjafrie layak menasihati Gatot Nurmantyo, karena dinilai memiliki jaringan terhadap Sjafrie.
- YouTube Indonesia Lawyers Club
"Jadi tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantyo, Sunarko dan Said Didu yang memiliki jaringan kuat pada Menhan Syafrie Sjamsoeddin yang menyuarakan keinginan kedudukan Polri tidak di bawah Presiden langsung, mereka itu gagal paham dan lupa amanat Reformasi 98 serta tendensius ingin mengacaukan politik nasional," ujar Anshor Mumin kepada wartawan, dikutip Senin, 16 Februari 2026.
Anshor berharap agar kedekatan Menhan Sjafrie bisa memberikan nasehat dengan tujuan untuk tak menganggu stabilitas politik nasional. Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan perlawanan rakyat pro demokrasi dan gerakan mahasiswa pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya.
"Yang akhirnya berdampak pada iklim bisnis dan usaha di Indonesia serta mengaburkan program besar pemberantasan Korupsi ribuan triliun yang dilakukan Riza Chalid dan antek anteknya," tandas Anshor.
Anshor mengimbau masyarakat tidak terpancing dan terjebak pada narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang ingin menciptakan chaos. Menurut dia, reformasi bukanlah agenda untuk mengubah tata negara terkait kedudukan Polri di bawah Presiden tetapi sebagai keputusan politik untuk mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap Polri
"Dalam agenda Reformasi Polri sepertinya ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi kegalauan politik yang dapat membahayakan eksistensi negara, ideologi negara termasuk eksistensi NKRI itu sendiri," tegas dia.
Anshor juga menjelaskan menegaskan tujuan utama reformasi Polri adalah mentransformasi institusi kepolisian agar lebih profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia. Reformasi Polri bukanlah agenda parsial demi kepentingan politik pihak tertentu termasuk mengubah kedudukan Polri.
"Reformasi ini bertujuan mengembalikan kepercayaan publik, memberantas budaya impunitas dan korupsi, serta memposisikan Polri sebagai lembaga yang humanis dan tidak berorientasi pada pendekatan koersif," pungkas Anshor.
