JAKARTA, DISWAY.ID-- Rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai solusi yang terlalu teknokratis dan terkesan dipaksakan.
Pemerintah dianggap melihat nuklir sebagai jalan pintas untuk mencapai target Net Zero Emission, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh risiko ekologis yang menyertainya.
BACA JUGA:Arti Telapak Tangan Kiri Merasa Gatal, Benarkah Mau Dapat Uang?
BACA JUGA:Jadwal dan Sinopsis Bioskop Trans TV Libur Imlek 16-17 Februari 2026, Yuk Nonton Aksi Jackie Chan
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi menilai bahwa tenaga nulklir secara lingkungan, energi nuklir tetap menyimpan potensi bahaya besar.
Risiko kecelakaan, pengelolaan limbah radioaktif, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem tidak bisa diabaikan.
“Secara ekologi, nuklir memiliki risiko tinggi bagi lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dimensi politik dari pengembangan PLTN. Proyek nuklir membutuhkan modal raksasa dan sistem kontrol yang sangat ketat.
BACA JUGA:10 Rekomendasi Lagu Imlek Beserta Liriknya, Semarakkan Malam Tahun Kuda Api 2577 Kongzili!
BACA JUGA:Pilihan Staycation Murah Libur Imlek 2026, Menginap di OYO Ada Diskon 26%
Dalam praktiknya, kondisi tersebut biasanya hanya bisa dikelola oleh elit negara atau korporasi besar.
Menurut Firdaus, hal ini berpotensi mengulang pola tata kelola energi fosil yang sentralistis dan dikuasai kelompok ekonomi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Lebih jauh, Firdaus mengingatkan adanya kontrol yang ketat dan sentralisasi dalam pengelolaan PLTN memungkinkan pemerintah untuk melegitimasi keterlibatan militer dalam operasionalnya. Persoalan energi berpotensi ditarik ke ranah pertahanan dan keamanan negara.
“Dengan kata lain menarik persoalan energi kedalam wilayah atau isu pertahanan. Akibatnya, bila ada kritik dari masyaerakat terhadap PLTN akan dengan mudah dimaknai sebagai bentuk ancaman terhadap negara sehingga menjadi pembenaran untuk membungkam kritik dari public,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, meski PLTN dapat direalisasikan di Indonesia, namun banyak tantangan besar yang harus dihadapi.
BACA JUGA:Liverpool Serius Gaet Lloyd Kelly dari Juventus, The Reds Gelontorkan Rp1,5 Triliun Juta Demi Jules Kounde
BACA JUGA:Cek Panduan Klaim Saldo DANA Gratis Mulai Rp355.000, Cairkan Cuan Spesial Hari Imlek 2026!
Misalnya pada aspek ekologi-politik. Firdaus menilai, Indonesia berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire, wilayah dengan tingkat aktivitas seismik dan vulkanik tinggi. Kondisi geografis ini meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan pada fasilitas nuklir.
Selain faktor geografi, ia juga menyoroti persoalan tata Kelola dalam hal transparansi dan pencegahan korupsi.
Keraguannya membangun PLTN bukan pada infrastruktur dan teknis pembangunanya, melainkan soal kemampuan mengelolanya dengan disiplin tinggi tanpa kompromi keselamatan demi kepentingan profit.
Sementara itu, dalam ekologi politik terdapat risiko lingkungan seringkali jatuh ke masyarakat kelas bawah, sementara keuntungannya mengalir ke pusat.
BACA JUGA:6 Hal yang Wajib Dihindari di Hari Raya Imlek 2026 agar Tidak Kena Sial Sepanjang Tahun
BACA JUGA:100 Link Twibbon Imlek 2026 Gratis dan Terbaru Lengkap Ucapan, Yuk Bagikan ke Medsos
“Pertanyaannya bukan lagi , apakah kita mampu membangunnya?, tapi apakah kita mampu mengelolanya dengan disiplin tinggi tanpa kompromi keselamatan demi profit?,” tanyanya.
Menurutnya, sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah perlu membuka ruang dialog publik yang luas dan transparan agar keputusan strategis di sektor energi tidak hanya bertumpu pada kalkulasi teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan keselamatan lingkungan.
“Tentu kita masih ingat kasus lumpur Lapindo. Dalam kasus itu, kecelakaan industru dibebankan kepada masyarakat. Bagaimana bila kecelakaan industri terjadi pada PLTN?,” pungkasnya.
