Secara nyaris bersamaan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, bersuara tentang agenda besar pemberantasan korupsi. Gibran mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dituntaskan. Adapun Jokowi melontarkan wacana agar UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019.
Rentetan pernyataan dalam satu hari itu memantik tanda tanya publik. Ada apa di balik hal ini?
Gibran, yang selama ini relatif jarang tampil membawa isu hukum substantif, tiba-tiba mengunggah rekaman video di kanal YouTube pribadinya, GibranTV, Jumat (13/2/2026). Di tengah belum dimulainya pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, ia menyampaikan dorongan agar regulasi tersebut segera disahkan. Gibran meyakini aturan itu menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Kepuasan terhadap Prabowo bisa mencapai 80 persen, tapi itu tidak otomatis mengangkat Gibran. Sementara pesaing makin banyak. Ketua umum PAN, PKB, dan Partai Demokrat mulai terbuka mendukung Prabowo, tetapi belum tentu dengan Gibran.
Di hari yang sama, Jokowi juga menyampaikan sikap. Ia menyatakan setuju jika UU KPK direvisi kembali, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menilai revisi 2019 telah melemahkan lembaga antirasuah itu.
“Ya, saya setuju,” kata Jokowi usai menonton laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat sore, seperti dikutip Kompas.com.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, revisi UU KPK pada 2019, yang banyak dianggap sebagai titik balik pelemahan KPK, disebut sebagai inisiatif DPR. Jokowi juga menegaskan dirinya tidak menandatangani undang-undang tersebut.
“Ya, memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ujar Jokowi.
Meski demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 tetap berlaku karena sesuai mekanisme konstitusi, undang-undang tetap sah setelah 30 hari disahkan DPR dan pemerintah, meski tanpa tanda tangan presiden.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menilai dua peristiwa itu dapat dibaca sebagai potongan sinyal dari dinamika hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto yang tidak sepenuhnya mulus.
Menurut Ray, Jokowi mulai menyiapkan “skenario kedua” untuk mengantisipasi kemungkinan Prabowo tidak menyertakan Gibran sebagai pasangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Spekulasi itu diperkuat pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali yang menyebut Gibran bisa menjadi pesaing Prabowo jika tidak diajak dalam kontestasi periode kedua.
“Maka, dari sekarang harus dijalankan skenario kedua. Skenario Gibran tanpa Prabowo. Caranya dua, membangun citra Gibran yang lepas dari bayang-bayang Prabowo, dan menguatkan PSI agar lolos ke parlemen pada 2029,” ujar Ray saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/2/2026).
Langkah awal, menurut Ray, ialah mencitrakan Gibran dan Jokowi sebagai figur yang peduli pada agenda antikorupsi. Oleh karena itu, isu pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi 2019 digulirkan, bersamaan dengan desakan Gibran soal RUU Perampasan Aset.
Isu antikorupsi, kata Ray, akan menjadi salah satu tema sentral Pilpres 2029. Saat ini, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo tercatat 79,9 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 8 Februari 2026. Salah satu penopangnya adalah citra pemberantasan korupsi melalui penindakan terhadap koruptor.
“Dan situasi ini menggambarkan retak hubungan Prabowo-Jokowi,” kata Ray.
Ia menilai tanda-tanda keretakan itu terlihat secara bertahap melalui sejumlah indikator. Pertama, Gibran dinilai tidak mendapat porsi tampil yang cukup di ruang publik.
Minimnya eksposur itu, menurut Ray, berpotensi menutup peluang Gibran membangun popularitas. Dalam sistem politik yang sangat ditopang popularitas, keterbatasan ruang tampil bisa menjadi “musibah politik”, padahal Jokowi berulang kali menyebut Prabowo-Gibran sebagai paket dua periode.
“Kepuasan terhadap Prabowo bisa mencapai 80 persen, tapi itu tidak otomatis mengangkat Gibran. Sementara pesaing makin banyak. Ketua umum PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Demokrat mulai terbuka mendukung Prabowo, tetapi belum tentu dengan Gibran,” tutur Ray.
Kedua, Ray menyinggung perombakan (reshuffle) kabinet yang menyasar menteri-menteri yang disebut dekat dengan Jokowi. Langkah itu membuat jangkar pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo menipis, sekaligus mendorong para menteri era Jokowi menjaga jarak.
Ketiga, rencana reshuffle yang disebut-sebut menyasar figur dekat Jokowi. Dinamika terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipandang sebagai bagian dari konfigurasi itu. Trenggono dikenal dekat dengan Jokowi, sementara Purbaya dipilih langsung oleh Prabowo.
Keempat, Ray menilai Prabowo tidak menunjukkan perhatian pada isu dugaan ijazah palsu yang menjerat Jokowi. Isu itu dibiarkan menggelinding hampir dua tahun tanpa respons berarti dari Prabowo.
“Mengapa? Karena isu ini memberi keuntungan bagi Prabowo. Perhatian publik tersedot ke sana, sehingga kebijakan dan langkah politik Prabowo berjalan tanpa kritik kuat,” ujar Ray.
Kelima, Ray menyoroti pertemuan Prabowo dengan tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap Jokowi. Dalam pertemuan itu Prabowo juga dinilai tidak menempatkan isu dugaan ijazah palsu sebagai persoalan penting.
Ray mengungkapkan, mantan Kabareskrim, Susno Duadji, dalam sebuah talk show televisi, menyebut Prabowo menganggap isu ijazah tidak krusial dibanding persoalan besar lain, sehingga fokus pada agenda yang dinilai lebih strategis.
“Dengan lima indikasi itu, saya kira masih ada faktor lain. Retak hubungan itu tak terelakkan. Retak itu makin terlihat ketika pihak ketiga mulai masuk,” ujar Ray.
Menurut Ray, sikap Jokowi yang semakin jarang bertemu Prabowo dan komitmen untuk membesarkan PSI memperkuat kesan jarak politik di antara keduanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi yang menyebut revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan inisiatif DPR, meski ia tidak menandatanganinya.
“Pernyataan Presiden Jokowi yang merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 tidak tepat,” kata Abdullah.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan revisi UU KPK, Presiden Jokowi mengirim tim pemerintah untuk terlibat dalam pembahasan bersama DPR. Dengan demikian, revisi tersebut merupakan produk bersama antara DPR dan pemerintah.
Abdullah juga menegaskan, tidak ditandatanganinya UU KPK oleh Presiden Jokowi tidak serta-merta berarti penolakan terhadap undang-undang tersebut. Ia merujuk Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
“Selain itu, berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, undang-undang tetap berlaku 30 hari setelah disahkan meskipun tidak ditandatangani Presiden,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga membantah pernyataan Jokowi yang menyebut revisi UU KPK 2019 semata-mata merupakan usul inisiatif DPR.
Sarmuji, yang menjadi anggota DPR sejak 2014, menekankan bahwa pembahasan revisi UU KPK dilakukan oleh DPR dan pemerintah. “Proses penyusunan undang-undang itu, kan, dilakukan oleh dua pihak, DPR dan pemerintah,” katanya.
Meski demikian, Sarmuji menyatakan kemungkinan mengembalikan UU KPK ke versi lama tetap dapat dibahas. Menurut dia, wacana tersebut terbuka untuk didiskusikan kembali. “Ya, bisa didiskusikan,” ujarnya.
Terlepas dari semua itu, politik jarang bergerak di ruang hampa. Setiap sikap, setiap isyarat, hampir selalu membawa maksud tertentu. Apa arah di balik serentetan peristiwa di atas? Biarkan waktu yang akan menjawabnya.
