Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berjanji akan menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal setelah seorang kapten kapal penangkap ikan asal China ditahan di zona ekonomi eksklusif Jepang.
Pada Minggu 15 Februari, Takaichi menyatakan komitmen tersebut menyusul penahanan kapten kapal China yang diduga melanggar aturan di perairan lepas pantai Nagasaki.
Ia menyampaikan melalui akun media sosial AS X bahwa Tokyo akan terus mengambil tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal.
“T okyo akan terus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menghalau operasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal penangkap ikan asing,” tulis Takaichi melalui akun X, seperti dikutip.
Sebelumnya, Takaichi juga berbicara dalam konferensi pers di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, Senin 19 Januari 2026.
Kronologi Penyitaan KapalBadan Perikanan Jepang menyatakan telah menyita kapal tersebut pada Kamis 12 Februari dan menahan kapten karena diduga menentang perintah untuk berhenti saat berada di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang.
Otoritas menilai kapal tersebut melakukan pelanggaran di perairan lepas pantai Nagasaki sehingga dilakukan tindakan penegakan hukum.
Peristiwa ini menjadi pertama kalinya sebuah badan Jepang menyita kapal penangkap ikan China di perairan barat daya Jepang sejak 2022.
Namun pada Jumat 13 Februari, otoritas Jepang membebaskan kapten kapal tersebut setelah pemerintah China menyerahkan dokumentasi yang menjamin pembayaran uang jaminan.
espons Beijing dan Ketegangan DiplomatikBeijing menyatakan harapannya agar Tokyo menjunjung tinggi perjanjian perikanan China-Jepang, menegakkan hukum secara adil, serta melindungi hak dan kepentingan sah pihak terkait.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa China selalu mendesak para nelayannya untuk beroperasi sesuai hukum dan peraturan.
“China selalu mendesak para nelayannya untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, serta akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sahnya,” kata Lin Jian.
Hubungan kedua negara telah tegang sejak November ketika Takaichi menyebut potensi serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Beijing mengkritik keras pernyataan tersebut dan menyarankan warga negaranya untuk tidak bepergian ke Jepang serta memberlakukan kembali larangan impor makanan laut Jepang.
Pemerintah Jepang pada Minggu 15 Februari mengajukan protes diplomatik atas pernyataan Beijing dalam Konferensi Keamanan Munich pada 14 Februari.
Dalam pernyataannya, Tokyo menyebut seorang peserta China membuat pernyataan tidak pantas mengenai kebijakan keamanan pemerintah Jepang.
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa pernyataan China secara faktual tidak benar dan tidak berdasar serta menegaskan kembali posisinya.
Tokyo juga menyatakan bahwa beberapa negara telah dengan cepat meningkatkan kemampuan militer secara tidak transparan dan mengintensifkan upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan.
Pemerintah Jepang menyatakan penguatan kemampuan pertahanan merupakan respons terhadap lingkungan keamanan yang semakin ketat dan tidak ditujukan terhadap negara ketiga tertentu.
Jepang menyampaikan harapan agar isu Taiwan diselesaikan secara damai melalui dialog dan menegaskan tetap terbuka untuk berdialog dengan China.
Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Sabtu 14 Februari mengkritik komentar Takaichi tentang Taiwan dan menyebutnya merusak kedaulatan teritorial China.
“Ini adalah pertama kalinya dalam delapan tahun seorang Perdana Menteri Jepang mengucapkan pernyataan seperti itu,” kata Wang Yi.
Ia menilai pernyataan tersebut secara langsung melanggar kedaulatan teritorial China dan menantang fakta bahwa Taiwan telah dikembalikan ke China.
