Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mengupayakan keringanan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.
Selain itu, Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalam Board of Peace, serta memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.
Reformasi tersebut mencakup deregulasi, penurunan hambatan dagang, peningkatan kepastian hukum bagi investor, hingga penataan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia menilai, tuntutan tersebut sejatinya sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mendongkrak daya saing.
Baca Juga
- Tarif Trump Dongkrak Penerimaan, Defisit Anggaran AS Susut 17%
- Eksportir Kriya Waswas Efek Tarif Trump, Cari Pasar Selain AS
- Ekonom Sebut Tarif Trump Percepat Penyelesaian Perjanjian Dagang (FTA)
Di sisi lain, Wijayanto melihat Indonesia juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari perundingan tarif dengan AS. Peluang tersebut terbuka pada sektor-sektor yang tidak diproduksi oleh AS dan dibutuhkan oleh pasar Negeri Paman Sam.
“Sektor-sektor di mana AS tidak memproduksi produk kita berpotensi mendapatkan keringanan pajak hingga jauh di bawah 19%,” ujarnya.
Produk tersebut meliputi crude palm oil (CPO) dan turunannya, kopi, karet dan produk karet, cokelat, serta berbagai mineral strategis. Kendati demikian, Wijayanto menegaskan pemerintah tetap perlu berupaya keras agar produk padat karya seperti sepatu dan TPT juga memperoleh keringanan tarif.
Berdasarkan unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.
Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis @sekretariat.kabinet.
