Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah keras tudingan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait dugaan penggunaan pesawat sipil untuk kepentingan operasi militer di Papua Selatan.
Insiden penembakan terjadi saat pesawat perintis milik PT Smart Cakrawala Aviation atau Smart Air mendarat di Bandar Udara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu, 11 Februari 2026. Kelompok bersenjata menembaki pesawat tersebut karena menduga pesawat membawa aparat keamanan ke wilayah pedalaman.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI AD, Brigadir Jenderal Donny Pramono, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Kami tegaskan bahwa TNI tidak pernah menggunakan pesawat sipil sebagai kedok operasi militer. Klaim itu adalah pernyataan sepihak dan tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Minggu, 15 Februari 2026.
Donny menekankan bahwa korban dalam insiden tersebut merupakan warga sipil. Dua awak pesawat dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut, yakni Kapten Egon Erawan selaku pilot dan Kapten Baskoro sebagai kopilot.
Pesawat dengan tipe Cessna Grand Caravan C208B EX itu melayani rute Tanah Merah–Korowai Batu–Tanah Merah. Saat kejadian, pesawat mengangkut 13 penumpang sipil yang terdiri atas 12 orang dewasa dan satu bayi.
Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Ketika penembakan berlangsung, para penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan berlindung di area hutan di sekitar sisi landasan.
“Fakta menunjukkan yang menjadi korban adalah warga sipil. Kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Donny.
TNI juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk menjamin keselamatan penerbangan perintis yang menjadi akses vital masyarakat pedalaman Papua.
Sementara itu, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menyatakan telah mengidentifikasi kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan.
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa pelaku berasal dari kelompok yang oleh pemerintah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Menurut Yusuf, kelompok tersebut terafiliasi dengan faksi yang dikenal sebagai Batalion Kanibal dan Semut Merah yang beroperasi di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Aparat gabungan saat ini masih melakukan pengejaran. Proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan terukur,” ujarnya.
Istilah KKB sendiri merupakan sebutan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk merujuk pada kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan TPNPB-OPM.
Di sisi lain, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengakui bahwa kelompoknya berada di balik penembakan tersebut. Ia menyatakan serangan dilakukan karena pesawat tersebut dicurigai mengangkut aparat TNI-Polri ke wilayah yang mereka klaim sebagai teritorialnya.
Sebby menyebut tindakan itu sebagai bentuk pertahanan diri dan menuding adanya pelanggaran hukum humaniter internasional apabila pesawat sipil digunakan untuk kepentingan militer.
“Pesawat sipil tidak boleh mengangkut militer dan polisi Indonesia ke wilayah kami. Jika itu terjadi, maka pesawat tersebut menjadi target,” ujar Sebby dalam pernyataannya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Namun, pernyataan tersebut dibantah tegas oleh pihak TNI yang menyebut tidak ada personel militer dalam penerbangan tersebut.
Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa tahun terakhir memang masih diwarnai ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan.
Pemerintah menegaskan pendekatan keamanan tetap dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Terkait insiden ini, aparat gabungan memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum. Penegakan hukum, menurut Yusuf, akan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas utama.
Insiden penembakan pesawat Smart Air meninggalkan duka mendalam, terutama bagi keluarga dua awak pesawat yang gugur dalam tugas. Dunia penerbangan sipil pun kembali dihadapkan pada risiko keselamatan di wilayah konflik.
TNI menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dan memastikan tidak ada penggunaan pesawat sipil untuk operasi militer sebagaimana dituduhkan.
Di tengah perbedaan klaim antara kedua pihak, satu fakta yang tak terbantahkan adalah jatuhnya korban sipil dalam peristiwa tersebut. Keamanan penerbangan dan perlindungan warga sipil menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian semua pihak.
Pemerintah berharap situasi dapat segera terkendali agar aktivitas masyarakat di pedalaman Papua tetap berjalan tanpa rasa takut, serta jalur distribusi kebutuhan pokok dan layanan dasar tidak terganggu oleh konflik bersenjata.
