Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mewanti-wanti perihal adanya “penumpang gelap” dalam isu percepatan reformasi Polri.
Ia menilai ada pihak-pihak yang mengklaim mendorong reformasi kepolisian, namun diduga memiliki agenda lain.
“Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat. Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya,” ujar Habiburokhman, Senin (16/2/2026).
Habiburokhman menegaskan, narasi yang disuarakan kelompok tersebut berbeda secara ekstrem dengan semangat reformasi Polri yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan, Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menegaskan posisi Polri berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.
“Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, di setiap institusi memang tidak bisa dipungkiri ada oknum yang melakukan pelanggaran.
Namun, hal itu tidak boleh dijadikan dasar untuk merumuskan langkah reformasi yang keliru.
“Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000,” pungkasnya. (rpi/aag)
