Pantau - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pentingnya transparansi terhadap produk nonhalal yang beredar di Indonesia dengan mewajibkan keterangan yang jelas agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai keyakinannya.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan hal tersebut dalam keterangan yang diterima di Istanbul, Turki, pada Senin.
Kewajiban Label Jelas untuk Kepastian KonsumenHaikal menegaskan, "Dengan adanya pelabelan yang jelas antara produk halal dan nonhalal, masyarakat dapat menentukan pilihan secara sadar sesuai keyakinan dan kebutuhannya masing-masing," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan wajib halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen.
Menurut dia, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi peredaran produk tertentu, melainkan untuk memastikan adanya kejelasan informasi bagi masyarakat.
Haikal meluruskan anggapan yang keliru dengan menyatakan, "Harus diluruskan apabila ada yang mengatakan pemerintah melarang produk nonhalal dijual di pasaran, atau sebaliknya membiarkan produk nonhalal tanpa diberi keterangan tidak halal," tegasnya.
Ia memastikan produk nonhalal tetap dapat diproduksi, didistribusikan, dan diperjualbelikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan mudah dibaca oleh konsumen.
Pemisahan Distribusi dan Prinsip TraceabilityHaikal menambahkan, "Di sisi lain, pelaku usaha memperoleh kepastian regulasi dan meningkatnya kepercayaan pasar, baik domestik maupun internasional," ujarnya.
Dalam praktik distribusi dan penjualan, produk nonhalal harus dipisahkan dari produk halal guna menghindari kekeliruan, pencampuran, serta potensi kontaminasi silang.
Ia menjelaskan bahwa pemisahan tersebut merupakan bagian dari prinsip traceability atau ketertelusuran dalam proses produk halal yang menjadi fondasi kebijakan jaminan produk halal.
Haikal menegaskan, "Kebijakan jaminan produk halal tidak bersifat diskriminatif maupun membatasi ruang usaha. Sebaliknya, regulasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem usaha yang transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha, baik produsen produk halal maupun produsen produk nonhalal," pungkasnya.
