FAJAR, MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menata wajah kota terus menuai dukungan. Langkah tegas namun humanis dalam menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase dan fasilitas umum mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Dukungan tersebut datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Politisi Fraksi NasDem itu bahkan menyatakan siap “pasang badan” mengawal kebijakan penataan lapak liar yang dilakukan Pemkot.
Menurut Ari, selama puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Makassar, baru kali ini ia melihat langkah penataan kota yang dinilai konsisten dan terukur.
“Akhirnya Kota Makassar punya wali kota yang benar-benar membuktikan kinerja. Penataan kota lebih maju, lebih tertib, dan mulai terlihat arah pembangunannya,” ujar Ari.
Ia menilai, meski masa kepemimpinan Munafri baru berjalan sekitar satu tahun, perubahan mulai tampak, khususnya dalam penataan ruang publik dan pengembalian fungsi fasilitas umum bagi masyarakat, terutama pejalan kaki.
“Puluhan tahun baru saya rasakan ada wali kota yang bekerja seperti ini. Karena itu saya sangat mengapresiasi kerja-kerja Pak Wali,” tegasnya.
Dukung Penertiban, Minta Tetap Ada Solusi
Ari menegaskan, sebagai wakil rakyat ia mendukung penuh kebijakan penertiban PKL yang selama ini memanfaatkan trotoar dan saluran drainase. Namun, ia mengakui persoalan tersebut bukan perkara mudah.
“Banyak yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Meski demikian, ia mengapresiasi pendekatan persuasif yang ditempuh Pemkot. Penertiban dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pelaksanaannya relatif kondusif tanpa gesekan berarti.
“Alhamdulillah, hampir tidak ada riak penolakan di lapangan. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menata dan mencarikan solusi,” jelas
Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar itu.
Ari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hak antara pedagang dan pejalan kaki. Menurutnya, pedagang memiliki hak untuk mencari nafkah, namun pejalan kaki juga berhak atas keselamatan dan kenyamanan saat menggunakan fasilitas umum.
“Semua masyarakat punya hak yang sama. Jangan sampai hak pejalan kaki terabaikan karena trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Di sinilah pemerintah harus hadir menata agar semuanya berjalan seimbang,” ujarnya.
Ia juga meminta agar relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang menjadi bagian dari solusi konkret bagi PKL yang terdampak.
“Penataan harus disertai solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru. Relokasi perlu disiapkan secara matang agar teman-teman PKL tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tambahnya.
Dorong Penataan Pasar dan Estetika Kota
Selain mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, Ari menilai kebijakan penertiban ini berdampak pada peningkatan estetika kota serta upaya pencegahan banjir.
Ke depan, ia berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga tampak depan pasar-pasar yang berada di tengah kota.
“Pasar adalah etalase aktivitas ekonomi masyarakat. Tampak depannya harus rapi, bersih, dan mencerminkan wajah Makassar yang semakin maju,” tuturnya.
Ia optimistis, dengan dukungan legislatif serta sinergi seluruh elemen masyarakat, transformasi wajah Kota Makassar menuju kota metropolitan yang modern, bersih, dan tertata dapat berjalan berkelanjutan.
Pendekatan humanis yang dikedepankan dalam relokasi PKL dinilai menjadi pembeda dalam pola penataan saat ini. Relokasi tidak dipandang sebagai penggusuran tanpa arah, melainkan bagian dari upaya menata kota dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil. (*/)
