Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Belanja itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini.
Pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan belanja pemerintah Rp809 triliun bisa membantu ekonomi tumbuh pada kisaran 5,5% sampai dengan 6,6% pada kuartal I/2026.
Saat ditemui usai acara tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut realisasi tersebut akan sangat tergantung dengan realisasinya. Dia enggan memperkirakan berapa dampaknya ke perekonomian.
"Namanya perkiraan, itu tergantung eksekusinya," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara itu, dikutip Senin (17/2/2026).
Adapun target pemerintah belanja Rp809 triliun, atau 21% dari total belanja negara 2026 yakni Rp3.842,7 triliun itu salah satunya meliputi stimulus ekonomi Rp13 triliun.
Berdasarkan stimulus yang telah diumumkan, paket insentif yang akan disalurkan pemerintah dalam rangka Idulfitri adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat sebesar 11%, diskon tiket transportasi, bantuan pangan dan kebijakan WFA bagi ASN maupun swasta.
Baca Juga
- Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga ke Hambalang, Susun Strategi soal Tarif AS
- Ini Alasan Purbaya Wajibkan 58% Dana Desa 2026 untuk Kopdes Merah Putih
- Purbaya Akui Pertumbuhan Ekonomi 5% Tak Cukup Serap Tenaga Kerja Baru
Adapun untuk ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menyiapkan THR dengan total anggaran Rp55 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan THR bisa dicairkan dalam waktu dekat.
"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan pada acara yang sama.
Pada sisi program prioritas, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.
Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dianggarkan Rp6 triliun.
Tidak hanya APBN, berkolaborasi dengan Danantara, pemerintah juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit senilai Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.
"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.
