jpnn.com, JAKARTA -
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan biaya politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
BACA JUGA: Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng, Polisi Temukan Proyektil
Sebab, ongkos besar sejak pencalonan membuat kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
“Kalau dibuka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” dikutip, Selasa (17/2).
BACA JUGA: Pemilihan Langsung Ketua Umum ILUNI UI 2019-2022 Siap Digelar
Yusak menjelaskan kandidat juga harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai. Tahap berikutnya adalah kampanye dan wilayahnya luas.
Menurut dia, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa
“Satu partai saja, kalau standar 'aman' misalnya Rp 300–Rp 500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Makanya muncul politik uang,” ujarnya.
Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat 'datang langsung'.
Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandidat tidak bisa menjangkau semua konstituen, akhirnya memilih cara instan dengan politik uang.
"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," kata dia.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung memang kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran.
Menurut dia, melalui pengubahan sistem menjadi pilkada tidak langsung, menurut Iwan akan ada banyak proses pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien.
“Kalau bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.
Iwan menilai anggaran pilkada langsung memang besar karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih.
Berdasarkan alokasi anggaran umum 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada mencapai puluhan triliun rupiah.
“Kalau dilihat berdasarkan alokasi anggaran umum 2024, ada sekitar Rp38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama.
Iwan menyebut pemilihan akan cenderung lebih elitis dan rawan transaksi politik.
Dengan demikian, pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.
Di sisi lain, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut dia, dalam konstitusi Indonesia tidak ada satu pun norma yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih.
“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung,” ujar Dedi.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
