JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menggelar pemantauan hilal di 96 lokasi di Indonesia dan sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026) mulai pukul 16.30 sampai 19.00 WIB di Hotel Borobudur, Jakarta. Ada potensi perbedaan awal Ramadhan tahun ini.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri.
"Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan," kata Nasaruddin di Jakarta dalam keterangan pers, Selasa (17/2/2026).
Adapun yang terlibat dalam sidang isbat nanti, antara lain, yaitu duta besar atau perwakilan negara sahabat; ketua Komisi VIII DPR; Mahkamah Agung; Majelis Ulama Indonesia; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dijadwalkan hadir pula perwakilan sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung, dan Planetarium Jakarta.
Selain itu, pakar ilmu falak dari organisasi kemasyarakatan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren juga turut serta dalam sidang isbat.
Nasaruddin menjelaskan, perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.
"Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” ucap Nasaruddin.
Tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri.
Nasaruddin juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura).
Kriteria ini mensyaratkan awal bulan hijriah akan dimulai jika ijtimak berlangsung sebelum Matahari terbenam dan saat Matahari terbenam setelah ijtimak, posisi hilal sudah mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Menurut Nasaruddin, ketentuan tersebut bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya, digunakan kriteria 2 derajat, tetapi berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.
“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat," tutur Nasaruddin.
Ia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. "Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” ucapnya.
Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) juga telah mendorong kepada seluruh perukyah NU untuk dapat melakukan rukyatul hilal awal bulan Ramadhan 1447 H. Penghitungan akan dilakukan dengan metode falak (hisab) tahqiqi tadqiki ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama.
Meskipun hilal masih di bawah ufuk, LF PBNU tetap mendorong pelaksanaan rukyatul hilal. Awal bulan Ramadhan berpotensi besar digenapkan menjadi 30 hari mengingat belum terpenuhinya kriteria imkanur rukyah, bahkan masih di bawah ufuk pada tanggal 29 Sya'ban 1447 H. Karenanya, besar kemungkinan tanggal 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Kalau memang betul-betul belum terlihat hilal tersebut, tinggal kita istikmal (menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari),” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Sementara itu, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1447 Muhammadiyah sudah jauh hari menetapkan 1 Ramadhan 1447 jatuh pada Rabu (17/2/2026). Penetapan itu menggunakan konsep visibilitas hilal atau imkan rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal. Konsep ini sama dengan yang digunakan Kemenag dan ormas-ormas Islam lain.
Bedanya, visibilitas hilal sebagai awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kriteria KHGT ini menyebut awal bulan akan dimulai jika sebelum pukul 24.00 waktu universal (UT), saat Matahari terbenam di mana pun di seluruh dunia, hilal sudah mencapai ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Adapun mengenai hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Muhammadiyah telah menetapkan akan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan ini, Nasaruddin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.
Menag berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” kata Nasaruddin.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta supaya di tengah perbedaan itu umat Islam menyikapinya dengan cerdas dan kelapangan dada. Perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana. Terlebih, puasa itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan takwa, baik penigkatan takwa untuk pribadi maupun kolektif.
"Di situlah sebagai ruang ijtihad, tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri," kata Haedar pada Selasa (17/2/2026).
