Bandung, VIVA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat melonjak tajam. Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia mencatat approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mencapai 95,5 persen. Indikator Politik menilai, angka ini bukan hanya sangat tinggi, tetapi juga mendekati rekor nasional untuk kepala daerah.
Survei dilakukan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga Jawa Barat. Founder sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menilai capaian tersebut istimewa karena justru naik dari hasil survei 100 hari pertama pemerintahan Dedi pada Mei 2025.
“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” kata Burhanuddin di Bandung, Senin, 16 Februari 2026.
Meski begitu, survei yang sama juga mencatat adanya jarak cukup lebar antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur. Kepuasan publik terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memang mayoritas berada di atas 50 persen, namun terpaut sekitar 40 poin dari Dedi.
“Ini menjadi catatan karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat berada di angka rata-rata 71 persen. Indikator menguji 23 variabel layanan publik, dan semuanya mengalami peningkatan dibanding survei 100 hari pertama. Sektor yang paling menopang kepuasan publik meliputi penyediaan listrik, pendidikan, kesehatan, kualitas infrastruktur, serta peningkatan jumlah dan kondisi jalan. Pada sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan berada di kisaran 80–90 persen.
Namun tidak semua sektor mencatat hasil menggembirakan. Aspek ekonomi masih menjadi titik lemah. Sejumlah indikator ekonomi berada di bawah 60 persen, bahkan akses peningkatan permodalan tercatat di bawah 50 persen.
“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” kata Burhanuddin.
Di sisi lain, Indikator juga mengingatkan potensi efek partisan yang bisa memengaruhi penilaian publik. Approval rating di atas 90 persen dinilai sangat jarang terjadi pada kepala daerah di Indonesia.
