Pasar modal hari ini bukan sekadar ruang transaksi ekonomi, melainkan juga panggung politik emosi yang menentukan siapa berdaulat dan siapa dikuasai. Di balik jargon efisiensi, stabilitas, dan kepastian hukum, tersembunyi praktik dominasi yang mengubah hukum menjadi alat legitimasi kekayaan dan mengubah harapan publik menjadi komoditas.
Penjajahan tidak lagi datang dalam bentuk tentara dan meriam, tetapi melalui regulasi, indeks harga, dan narasi optimisme yang memaksa masyarakat mencintai sistem yang secara struktural merugikan mereka.
Dalam perspektif Political Emotions yang dikembangkan oleh Martha Nussbaum, emosi bukan unsur irasional yang harus disingkirkan dari politik, melainkan fondasi moral yang membentuk loyalitas warga terhadap institusi dan hukum. Negara modern membutuhkan emosi kolektif—harapan, rasa percaya, dan cinta pada sistem—agar stabilitas dapat dipertahankan.
Dalam konteks pasar modal, emosi ini diproduksi melalui bahasa pembangunan ekonomi: investasi dipromosikan sebagai partisipasi patriotik, kenaikan indeks sebagai tanda keberhasilan bangsa, dan masuknya modal asing sebagai bukti martabat nasional. Emosi politik tersebut membangun legitimasi sosial bagi mekanisme pasar yang pada dasarnya tidak egaliter (Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for Justice, 2013).
Masalahnya, distribusi emosi dan risiko tidak pernah simetris. Optimisme diproduksi untuk publik, sementara keuntungan dikonsentrasikan pada segelintir pemilik modal. Ketika harga saham melonjak, elite finansial memanen laba; ketika pasar runtuh, rakyat diminta bersabar demi stabilitas.
Ketakutan akan krisis dan kehilangan pekerjaan membuat masyarakat menerima ketimpangan sebagai harga yang wajar. Dalam logika ini, emosi menjadi instrumen kekuasaan: harapan diarahkan ke atas, kerugian dialirkan ke bawah. Inilah kolonialisme emosional, bentuk penjajahan baru yang bekerja melalui pengelolaan rasa percaya kolektif.
Pendekatan Critical Legal Studies memperlihatkan bahwa hukum pasar modal tidak pernah netral. Ia adalah konstruksi politik yang dibungkus dalam bahasa teknokratis.
Konsep seperti “perlindungan investor”, “keterbukaan informasi”, dan “efisiensi pasar” tampak universal, tetapi dalam praktik lebih menguntungkan aktor bermodal besar dibanding investor kecil. Struktur regulasi dirancang untuk menjaga keberlangsungan sistem, bukan untuk mengoreksi ketimpangan yang diciptakannya.
Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai ideologi: ia menormalisasi relasi kuasa dengan cara menyamarkannya sebagai prosedur (Duncan Kennedy, Legal Education and the Reproduction of Hierarchy, 1983).
Kejahatan pasar modal pun direduksi menjadi masalah administratif. Manipulasi harga, rekayasa informasi, dan spekulasi terorganisasi sering diperlakukan sebagai pelanggaran teknis, bukan sebagai kejahatan sosial.
Padahal, dampaknya bersifat kolektif: tabungan masyarakat menguap, kepercayaan publik runtuh, dan struktur ekonomi semakin timpang. Dalam perspektif CLS, reduksi ini bukan kebetulan, melainkan strategi ideologis untuk melindungi stabilitas kapital (Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, 1986).
Lebih jauh, hukum membentuk subjek yang patuh melalui konstruksi tanggung jawab individual. Investor kecil diposisikan sebagai aktor rasional yang harus menanggung seluruh risiko pilihannya. Jika ia rugi, kegagalan dianggap akibat ketidaktahuan pribadi, bukan akibat struktur pasar yang manipulatif.
Sebaliknya, kerugian sistemik akibat permainan elite tidak pernah dipahami sebagai kejahatan kolektif. Dengan mekanisme ini, rasa malu dan bersalah diarahkan kepada korban, bukan kepada pelaku dominasi. Emosi moral diprivatisasi, sementara kekuasaan dibiarkan tak tersentuh.
Dalam kerangka Political Emotions, kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Ketika hukum berulang kali gagal melindungi rasa keadilan publik, yang tumbuh bukan partisipasi, melainkan sinisme.
Pasar modal berubah menjadi simbol kemajuan palsu yang berdiri di atas penderitaan nyata. Demokrasi ekonomi menyusut menjadi oligarki finansial dan negara kehilangan fungsi etiknya sebagai pelindung martabat warga (Nussbaum, 2013).
Karena itu, kritik terhadap pasar modal tidak cukup berhenti pada perbaikan teknis regulasi. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran ideologis terhadap mitos netralitas pasar dan kemurnian hukum.
Kejahatan finansial harus dipahami bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga sebagai kejahatan terhadap masyarakat. Manipulasi saham bukan hanya soal angka dan grafik, melainkan juga perampasan masa depan sosial jutaan orang (Karl Polanyi, The Great Transformation, 1944).
Pasar modal seharusnya menjadi sarana emansipasi ekonomi, bukan instrumen penjajahan kaum pemodal. Untuk itu, negara harus memproduksi emosi politik yang berbeda: bukan euforia semu, melainkan rasa keadilan; bukan ketakutan pada instabilitas, melainkan keberanian melawan ketimpangan struktural.
Hukum harus dilepaskan dari peran ideologisnya sebagai penjaga akumulasi kapital dan dikembalikan pada fungsi moralnya sebagai pembela kepentingan publik.
Pada akhirnya, persoalan pasar modal bukan hanya soal laba dan indeks, melainkan juga soal kedaulatan sosial. Jika hukum terus tunduk pada kekuatan modal, penjajahan tidak pernah benar-benar berakhir—ia hanya berganti bentuk.
Dan selama emosi publik dikelola untuk mencintai sistem yang menindasnya, pasar modal akan tetap menjadi simbol kemajuan yang rapuh, berdiri di atas luka keadilan yang tak pernah sembuh.
