Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mendorong pelibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial agar penguatan ekonomi tidak berhenti pada pembukaan akses lahan, melainkan memastikan pekerja perempuan tercatat, diakui, dan memperoleh akses langsung terhadap hasilnya.
Pernyataan itu disampaikan Veronica Tan dalam kunjungan kerja dan diskusi di Kampus Bambu Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Fase penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial tidak cukup hanya membuka akses lahan. Kita perlu memastikan perempuan yang bekerja juga tercatat, diakui dan memiliki akses langsung terhadap hasilnya. Reformasi sistem administrasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara adil," ungkap Veronica Tan.
Reformasi Administrasi untuk Distribusi Manfaat yang AdilVeronica Tan menilai reformasi sistem administrasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari perhutanan sosial dapat dirasakan secara adil oleh perempuan yang terlibat dalam kerja-kerja pengelolaan.
Ia menyoroti peran perempuan yang sudah strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.
"Perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun sayangnya belum seluruhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi," ia mengungkapkan.
Sinergi Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan SosialDalam diskusi tersebut, KemenPPPA mengangkat sinergi tiga modalitas di NTT, yakni Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan Sosial, sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.
Pendekatan sinergi itu diharapkan memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Veronica Tan juga menambahkan gagasan Model Kebun Wanapangan Perempuan sebagai pintu masuk penguatan ekonomi keluarga yang dimulai dari meja makan yang berkeadilan.
Model tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi perempuan sebagai pengelola pangan, penjaga lingkungan, dan penggerak ekonomi desa.
