JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026). Ini diputuskan karena posisi hilal belum terlihat di 96 lokasi pengamatan dari Papua hingga Aceh pada Selasa (17/2).
Posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura). Kriteria ini mensyaratkan awal bulan hijriah akan dimulai jika ijtimak berlangsung sebelum Matahari terbenam dan saat Matahari terbenam setelah ijtimak, posisi hilal sudah mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengungkapkan, ketinggian hilal pada Selasa (17/2) adalah sekitar kisaran minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat, dengan elongasi antara 0,94 derajat hingga 1,89 derajat di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pemerintah
"Disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026," kata Nasaruddin saat jumpa pers hasil sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Terkait perbedaan awal Ramadhan ini, Menteri Agama mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.
Nasaruddin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dengan khusyuk bagi umat Islam. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk sehingga bulan Ramadhan harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kebhinnekaan antar-umat beragama.
”Mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif. Perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda tetapi tetap utuh dalam persatuan yang sangat indah,” ucap Imam Besar Masjid Istiqlal ini.
Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat.
Adapun yang terlibat dalam sidang isbat antara lain perwakilan duta besar negara sahabat; Ketua Komisi VIII DPR; Mahkamah Agung; Majelis Ulama Indonesia; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hadir pula perwakilan sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung, dan Planetarium Jakarta.
Selain itu, pakar ilmu falak dari organisasi kemasyarakatan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren juga turut serta dalam sidang isbat.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menegaskan, perbedaan awal dan akhir puasa yang berbeda adalah sebuah keniscayaan yang bisa dipahami. Namun, keutuhan sebagai umat Islam harus senantiasa dijaga.
"Bukan hanya perut saja yang dipuasakan, tetapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang agama," kata Anwar.
Sementara itu, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1447 Muhammadiyah sudah jauh hari menetapkan 1 Ramadhan 1447 jatuh pada Rabu (17/2/2026). Penetapan itu menggunakan konsep visibilitas hilal atau imkan rukyat, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal. Konsep ini sama dengan yang digunakan Kemenag dan ormas-ormas Islam lain.
Bedanya, visibilitas hilal sebagai awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kriteria KHGT ini menyebut awal bulan akan dimulai jika sebelum pukul 24.00 waktu universal (UT), saat Matahari terbenam di mana pun di seluruh dunia, hilal sudah mencapai ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Adapun hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah versi Muhammadiyah ditetapkan pada Jumat, 20 Maret 2026.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta supaya di tengah perbedaan itu umat Islam menyikapinya dengan cerdas dan kelapangan dada. Perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana. Terlebih puasa itu tujuan utamanya untuk meningkatkan ketakwaan, baik peningkatan ketakwaan untuk pribadi maupun kolektif.
”Di situlah sebagai ruang ijtihad, tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar.
Kalender Nahdlatul Ulama (NU) 2026 Miladiyah pun demikian, tetapi dengan catatan putusan awal bulan Hijriah tetap menunggu hasil rukyat. Semua kalender Hijriah itu disusun berdasarkan hisab dengan penentuan awal bulan berdasarkan kriteria awal bulan Hijriah yang berbeda-beda. Kemenag dan NU menggunakan kriteria baru MABIMS.
"Atas nama PBNU saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat menangguk berkah sebesar-besarnya dari bulan Ramadan ini. Kita jaga kesehatan, kita jaga hati, kita jaga amal kita," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
