Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan banjir bandang di Objek Wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah (Jateng) diduga akibat adanya penebangan hutan. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindaklanjuti dugaan tersebut.
"Kami meminta kementerian kehutanan menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua MPR," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).
Abdul mengaku pihaknya juga mendapat laporan serupa.
"Kami dapat laporan serupa," ujarnya.
Sementara, dihubungi terpisah, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan prihatin atas banjir bandang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa daerah salah satunya di Guci, Tegal. Menurutnya, banji bandang yang terjadi di Guci menimbulkan kerugian baik materil maupun lingkungan.
"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Banjir bandang di Guci, Tegal, bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerusakan lingkungan yang serius," kata Daniel.
Dia menuturkan salah satu faktor penyebab banjir bandang karena adanya degradasi tutupan hutan. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas berkurangnya resapan air akibat penebangan pohon.
"Kami sependapat bahwa salah satu faktor utama adalah degradasi tutupan hutan. Pohon yang selama ini berfungsi sebagai daerah resapan air terus berkurang. Ini adalah bentuk keprihatinan bersama dan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang terjadi," jelasnya.
Dia mendorong Kemenhut menindaklanjuti temuan dugaan penebangan pohon di hutan yang berdampak terhadap lingkungan. Pihaknya juga akan memetakan secara detail kawasan hutan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan untuk mengetahui wilayah yang mengalami penggundulan.
"Komisi IV DPR RI mencermati pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani terkait dugaan penebangan hutan di kawasan Guci, perlu ada pendalaman dan memantau secara langsung kondisi hutan di hulu. Kami akan meminta data dan peta kawasan hutan secara detail, termasuk perubahan tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir di seluruh Indonesia, waktu terjadinya degradasi, serta wilayah mana saja yang mengalami penggundulan. Data ini bisa ditelusuri secara objektif melalui citra satelit dan laporan teknis kementerian terkait," jelasnya.
"Kami akan mendorong Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan ini secara serius, termasuk penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu, Komisi IV juga mendorong percepatan program penghijauan dan rehabilitasi hutan secara nasional, bahkan perlu dijadikan program prioritas nasional. Hutan dan pohon adalah masa depan kita bersama, sekaligus benteng utama menghadapi krisis iklim dan bencana lingkungan ke depan," lanjutnya.
(dek/idh)
