VIVA – Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Bangladesh pada Selasa, 17 Februari 2026, menandai babak baru politik di Bangladesh setelah periode panjang ketidakstabilan.
Rahman (60), naik ke tampuk kekuasaan menyusul kemenangan telak BNP dalam pemilihan parlemen. Ia merupakan putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dan Presiden Ziaur Rahman yang terbunuh dalam kudeta militer.
Pelantikan ini terjadi setelah fase transisi yang dipimpin pemerintahan sementara di bawah peraih Nobel, Muhammad Yunus, yang memimpin negara tersebut sejak tergulingnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 2024 dalam gelombang protes besar yang dipelopori generasi muda.
- Ist
Berbeda dari tradisi sebelumnya, pelantikan digelar secara terbuka di Plaza Selatan gedung parlemen nasional, bukan di Bangabhaban—kediaman resmi presiden. Presiden Mohammed Shahabuddin memimpin sumpah jabatan Rahman dan 49 anggota kabinetnya di hadapan pejabat tinggi sipil dan militer serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Pakistan.
Kabinet baru ini memadukan tokoh-tokoh senior BNP dengan figur-figur baru yang memiliki latar belakang teknokratis. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menyeimbangkan pengalaman politik dan keahlian profesional untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Mantan Menteri Perdagangan Amir Khasru Mahmud Chowdhury ditunjuk sebagai menteri keuangan, sementara Khalilur Rahman—yang sebelumnya menjabat penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan sementara—diangkat menjadi menteri luar negeri.
Dominasi Parlemen dan Oposisi BaruBNP meraih mayoritas dua pertiga di parlemen, mengakhiri hampir dua dekade berada di luar kekuasaan. Sementara itu, Jamaat-e-Islami Bangladesh mencatat kemenangan signifikan dengan 68 kursi—pemilu pertama mereka sejak larangan partai dicabut pascapenggulingan Hasina.
Partai Awami League yang dipimpin Hasina tidak diizinkan ikut serta setelah pencabutan pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum.
Jamaat bersama sekutunya, termasuk Partai Warga Negara Nasional (NCP) yang dipimpin aktivis muda, diproyeksikan menjadi oposisi utama di parlemen. Namun, kedua kelompok itu memboikot upacara pelantikan sebagai bentuk protes terhadap penolakan BNP atas usulan sumpah tambahan di bawah Dewan Reformasi Konstitusi—lembaga yang dirancang untuk mengamandemen konstitusi melalui referendum bersamaan dengan pemilu.
