Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Langkah strategis percepatan rekonstruksi infrastruktur dan normalisasi wilayah terdampak bencana dibahas dalam rapat koordinasi di Senayan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi (Rakor) tingkat tinggi guna mengevaluasi sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pustaka Loka, Kompleks Parlemen, Rabu 18 Februari 2026, memfokuskan agenda pada normalisasi infrastruktur dan penyediaan hunian bagi warga terdampak.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pembukaannya, Dasco menyoroti kemajuan signifikan dari hasil kesepakatan sebelumnya yang diputuskan di Banda Aceh pada awal Januari lalu.
Capaian Pemulihan Wilayah Terisolir
Politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa aksesibilitas wilayah yang sebelumnya lumpuh kini telah menunjukkan perbaikan.
DPR memastikan tidak ada lagi daerah yang sepenuhnya terputus dari jalur logistik, meski tantangan geografis masih membayangi proses distribusi bantuan.
"Kami terus memantau perkembangan di lapangan. Daerah-daerah terisolir di Aceh saat ini sudah berhasil dijangkau, meskipun medan yang dihadapi cukup berat," ujar Dasco di hadapan peserta rapat.
Selain akses jalan, ia juga mengonfirmasi bahwa roda pemerintahan di tingkat lokal telah kembali berfungsi hampir sepenuhnya menjelang bulan suci Ramadan.
Sektor lain yang menjadi sorotan utama adalah proyek normalisasi sungai yang hingga kini masih terus dikejar pengerjaannya guna mencegah bencana susulan.
Kolaborasi Kabinet Merah Putih
Dalam agenda ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Tito hadir bersama sejumlah jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih untuk memberikan laporan teknis terkait langkah-langkah darurat dan jangka panjang.
Fokus utama pemerintah dalam sesi ini adalah pemaparan mengenai penyediaan Hunian Sementara (Huntara).
Fasilitas ini krusial untuk memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memiliki akomodasi yang layak selama proses rekonstruksi permanen berjalan.
Hingga laporan ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung dengan agenda pendalaman dari masing-masing komisi terkait di DPR RI guna memastikan alokasi anggaran dan pengawasan di lapangan berjalan transparan.
Editor: Redaktur TVRINews
