Pantau - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP menyatakan pembersihan reruntuhan di Jalur Gaza dengan kecepatan saat ini dapat memakan waktu hingga tujuh tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah kunjungan terbaru ke Gaza dan pengarahan virtual dari Yerusalem.
Kepala UNDP Alexander De Croo menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai yang terburuk yang pernah ia saksikan selama bertahun-tahun bekerja di bidang pembangunan.
“Ini adalah kondisi kehidupan terburuk yang pernah saya lihat, kondisi yang sangat menyakitkan untuk dijalani,” kata De Croo.
Ia menambahkan sekitar 90 persen warga Gaza saat ini hidup di tengah reruntuhan yang sangat berbahaya.
UNDP memfokuskan upaya pemulihan pada tiga bidang utama yakni pembersihan puing dan limbah padat, penyediaan hunian sementara, serta menghidupkan kembali sektor swasta Gaza.
Dalam proses pembersihan puing, UNDP baru menyelesaikan sekitar 0,5 persen dari total keseluruhan reruntuhan.
“Pembersihan puing-puing, kami baru menyelesaikan sekitar 0,5 persen dari total keseluruhan,” ucapnya.
Ia menekankan perlunya peningkatan wewenang dan kapasitas untuk mempercepat proses pembersihan dan daur ulang puing-puing.
Prioritas kedua adalah penyediaan hunian sementara karena 90 persen populasi tinggal di tempat yang bahkan sulit disebut sebagai tenda.
“Maksud saya, ini benar-benar tenda yang sangat, sangat sederhana,” kata dia.
UNDP telah membangun 500 unit hunian pemulihan dan memiliki 4.000 unit siap pakai namun kebutuhan jauh melampaui jumlah tersebut.
“Diperlukan antara 200.000 hingga 300.000 unit untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, bukan kehidupan yang seharusnya mereka miliki, tetapi setidaknya lebih baik dari kondisi saat ini,” tambahnya.
Bidang ketiga adalah menghidupkan kembali sektor swasta Gaza melalui investasi terbatas dan skema padat karya dengan pembayaran tunai.
UNDP meminta otoritas Israel memberikan akses lebih luas terhadap bahan bangunan, unit hunian, dan dukungan bagi pelaku usaha swasta.
Alexander De Croo menegaskan dugaan kekhawatiran keamanan Israel tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi akses lebih besar bagi UNDP, organisasi PBB lainnya, dan lembaga swadaya internasional.
Informasi ini bersumber dari Anadolu serta diterjemahkan oleh Kuntum Khaira Riswan dan disunting oleh Aditya Eko Sigit Wicaksono.
